Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » INILAH SOSOK SEORANG AHOK YANG “BERSIH”

INILAH SOSOK SEORANG AHOK YANG “BERSIH”

(498 Views) April 2, 2017 9:22 pm | Published by | No comment

Judul berita di salah satu website berita online yang tidak bisa di buka saat anda klik “kenapa ya”

AWAS | SURABAYA – Terdakwa atas dugaan tindak pidana penodaan agama Basuki Tjahaja purnama alias AHOK,setidaknya telah menuai opini pro dan kontra dikalangan publik.

 

Penerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 ini pun tak luput dari pengawasan publik,bahkan tidak sedikit deretan kasus mega korupsi di negeri ini telah mencatut Ahok.

 

“sudah seharusnya seorang pejabat negara itu anti-korupsi.Kita sih terima kasih saja ya dapat penghargaan itu. Sebetulnya pejabat itu kalau melakukan anti-korupsi tidak perlu dapat penghargaan, seharusnya,” katanya. Kutip awasnews.com

 

Akan tetapi, mantan wakil Ketua Komisi Pemerikasa Keuangan (KPK) Bambang Widjajanto pernah memaparkan data korupsi terdakwa penoda agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).saat jumpa pers di Jakarta (22/2/17)

 

Bambang mempertanyakan akan kinerja Ahok saat masih menjabat sebagai Wagub sampai nenjadi Gubernur DKI Jakarta.

 

“Kasus korupsi di DKI Jakarta era kepemimpinan Ahok sudah dilaporkan ke KPK. Bagaimana bisa disebut pemerintahan Ahok tidak korupsi kalau banyak perbuatan koruptif yang terjadi di DKI? Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif? Ini Sederet Buktinya!,” kata mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto di Jakarta, dikutip dari Harian Terbit. Rabu (22/2/17)

 

Dia memaparkan data dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2016 yang menunjukkan indikasi koruptif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

 

Selain itu, Bambang turut menyertakan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan.

 

“Soal kemitraan antara Pemprov DKI dan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun, BPK belum dapat meyakini pencatatan asetnya. Dari data-data itu, bagaimana bisa disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif?” tutur Bambang.

 

Menurut dia, ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu tindakan untuk tidak menyerap anggaran yang berujung pada bentuk korupsi gaya baru yang belum bisa dijerat oleh hukum.

 

“Seperti begini, orang boleh melanggar KLB (koefisien lantai bangunan), tetapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi asal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran,” ujar Bambang.

 

Sementara itu, Ahok pernah menyatakan bahwa tak ada kekhawatiran dari anak-anak terhadapnya terkait kasus hukum yang dihadapinya. “Mereka bangga kok, karena bapaknya bukan karena koruptor, bukan apa-apa,” ujar Ahok.

 

PEMBEBASAN TANAH RS.SUMBER WARAS DIDUGA MENJADI AJANG SUMBER KORUPSI.

 

Pembebasan lahan tanah untuk RS. Sumber Waras. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2014, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara sebesar RP 191,33 miliar karena kasus jual beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan RumahSakit Khusus Jantung dan Kanker tersebut.

 

Pemprov DKI memberli tanah tersebut seharga RP 20,75 juta per meter atau Rp 755,69 miliar secara tunai. Harga Rp 20,75 juta per meter tersebut adalah NJOP tanah bagian depan areal RS Sumber Waras yang berbatasan dengan Jl. Kyai Tapa.

 

Sementara NJOP tanah bagian belakang areal RS yang berbatasan dengan Jl. Tomang Utara hanya RP 7,44 juta.

 

Setidaknya Pemprov DKI membebaskan tanah seluas 3,64 ha itu Rp 755,69 dengan cara pukul rata harga 20,75juta permeter tanpa menawar harga sedikitpun.

 

Pengajuan besaran penawaran yang dilakukan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang di sampaikan pada 7 Juli 2014, direspons langsung oleh Ahok yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI pada 8 Juli 2014 dengan mendisposisikannya ke Kepala Bappeda untuk dianggarkan dalam APBD-P DKI 2014.

 

Namun demikian, sejauh ini pun KPK belum berani untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.bahkan menyatakan dengan terang-terangan bahwa tidak ada indikasi kerugian negara atas pembebasan tanah senilai 3,58 triliun itu.

 

Diduga kuat, salah seorang Komisioner KPK menjaga penuh agar Ahok tidak menjadi tersangka.pasalnya KPK bukanlah Lembaga yang mempunyai kapasitas untuk mengaudit kerugian keuangan negara.akan tetapi, KPK adalah Komisi yang khusus menangani tindak pidana KORUPSI serta mengajukanya ke dalam proses hukum peradilan.

 

Berani menjustifikasi bahwa tida ada kerugian negara didalamnya tanpa mengajukan laporan BPK melalui proses hukum atau persidangan srcara tak langsung KPK sudah over kapasitas kinerja kelembagaan,dan meremehkan hasil audit Lembaga Pemeriksa keuangan Negara (BPK)

 

BERANIKAH KPK USUT DUGAAN KORUPSI AHOK??

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera membuka brankas di gudang dan mengeluarkan berkas-berkas korupsi yang melibatkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

“KPK harus bangun, bergerak dan menerjang. Jangan ada ketakutan lagi. Ayat suci Al Quran (Al-Maidah 51) sudah melunturkan kekebalan hukum Ahok sehingga dia bisa dibawa ke ruang sidang pengadilan sebagai tersangka,” ujar analis politik sekaligus koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan.

 

Menurut Adhie, sekarang ini penting bagi KPK menghilangkan rasa takut dan memproses skandal korupsi yang melibatkan Ahok secara wajar tanpa diskriminasi. Apalagi kasus korupsi di Pemprov DKI yang mengindikasikan keterlibatan Ahok sebagian berkasnya sudah tersusun rapi di KPK.

 

Misalnya, hasil temuan BPK soal pembelian tanah RS Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng, korupsi proyek reklamasi, pengelolaan dana non-budgeter dari pengembang yang menyalahi undang-undang, dan kasus taman BMW.

 

Proses hukum yang dilakukan KPK, menurut dia, bisa menurunkan tensi politik nasional sekaligus mengeluarkan bangsa ini dari kemungkinan konflik SARA yang masif dan niscaya tak terkendali di akar rumput yang dipicu skandal penistaan agama oleh Ahok.

 

Selain itu, penting untuk menyelamatkan citra bangsa dan negara terutama di pentas internasional.

 

STIGMA AKSI DEMO ANTI PENISTA AGAMA

 

Pasca aksi anti-penistaan agama oleh Ahok yang diikuti jutaan umat Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016, di dunia internasional beredar stigma (disinformasi) negatif. Seolah di Indonesia sedang terjadi umat Islam yang mayoritas melakukan tekanan politik untuk menyingkirkan Ahok, pejabat (gubernur DKI) karena berasal dari etnis dan agama minoritas.

 

Padahal faktanya, aksi akbar umat Islam itu hanya menginginkan agar hukum benar-benar ditegakkan secara proporsional. Umat Islam melakukan aksi karena tahu selama ini Ahok kebal hukum. Buktinya, berbagai skandal korupsi yang melibatkan namanya oleh KPK berkasnya ditaruh di brankas dalam gudang.

 

“Jadi kalau sekarang KPK bergerak dan menerjang Balai Kota, secara otomatis akan mengikis stigma negatif tentang negara kita. Seolah umat Islam di Indonesia yang mayoritas sedang bangkit melawan kelompok-kelompok minoritas non-Muslim,” kata Adhie.

 

“Saya berharap teman-teman di KPK menyadari dan bangkit jiwa kenegarawanannya. Tidak membiarkan opini SARA yang negatif itu berkembang liar. Artinya, dengan memproses secara benar kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ahok, akan menjelaskan kepada dunia bahwa Ahok menjadi tersangka bukan karena dia minoritas, melainkan karena melakukan tindak pidana,” pungkas Adhie Massardi. [Jun]

 

Sumber: rmol/harian terbit/arrahmah/pojok satu.

 

 


Berita Terkait

Tags:
Categorised in: ,

No comment for INILAH SOSOK SEORANG AHOK YANG “BERSIH”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.