Menu Click to open Menus
Home » Opini » PERS Menyadap Pertemuan Panglima TNI ?? Sekjend AWASI Angkat Bicara

PERS Menyadap Pertemuan Panglima TNI ?? Sekjend AWASI Angkat Bicara

(9883 Views) September 25, 2017 3:38 pm | Published by | No comment

SURABAYA, awasnews.com

Situasi politik selama berkuasanya Pemerintahan Jokowi-JK nampaknya belum menunjukkan titik sejuk dan danai bahkan akhir-akhir ini cenderung terus memanas. Terpaan isu tak pernah berhenti selama 3 tahun ini. Mulai dari isu berbau SARA, isu Rohingya, isu PKI hingga terakhir pernyataan yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, serta rencana penyerbuan ke Institusi tersebut.

Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Aliansi Wartawan Seluruh Indonesia, “Manurung” Angkat Bicara terkait tuduhan dan lontaran yang diberitakan bahwa ada Media yang meyadap obrolan seperti yang dikatakan ” Media dapat input berita dari sumber berita, media bisa datang apalagi pada pertemuan seperti itu karena ada undangan, terkait adanya bahan yang di dapat ya dari internal mereka, jangan mengkambing hitamkan media, esensi nya bukan pada penyadapannya tetapi Ucapan dan statemen yang sudah diakui 1000 Persen dengan katanya data akurat dan A1 dengan intonasi menggebu-gebu, Ternyata HOAX…itu esensi nya..kok nyari kambing hitam di sadap media!!

Wuryanto menjelaskan, saat Gatot berbicara ada wartawan yang merekam dan kemudian mempublikasikannya di media massa, padahal ucapan Panglima TNI itu bukan untuk konsumsi publik dan sebelumnya sudah disampaikan kepada wartawan untuk tidak memberitakan hal tersebut.

“Ada teman-teman (wartawan) yang mungkin menyadap atau merekam mungkin pernyataan beliau. Padahal kan kita sudah sampaikan tidak boleh,” ujar Wuryanto.

Baca berita terkait : http://www.suaranusantara.com/kapuspen-tni-ada-wartawan-menyadap-pernyataan-panglima-tni-soal-5-000-senjata/

Entah apa yang ada dalam pikiran Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelum melontarkan pernyataan tentang pembelian 5000 pucuk senjata serta keinginan untuk menyerbu. Sebagai Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata TNI sangatlah tidak etis dan tidak bijak seorang Gatot Nurmantyo menyampaikan hal itu ke publik. Publik pun bereaksi dan kegaduhan baru pun bermunculan. Bagi kelompok politik yang selama ini berdiri sebagai *oposisi*, pernyataan Panglima TNI itu seperti mendapat amunisi baru setelah amunisi yang sebelumnya seperti isu SARA, isu anti-islam, isu rohingya selalu gagal ditembakkan. Pernyataan itu langsung digoreng habis oleh kelompok oposisi untuk menyerang dan menyudutkan Pemerintahan Jokowi-JK. kelompok oposisi ini bergerak tanpa pernah berpikir untuk bertanya soal kebenaran pernyataan Panglima TNI itu.
Gatot Nurmantyo saat mengeluarkan pernyataan itu masih menjabat aktif sebagai Panglima TNI. Masih menjadi bagian penting didalam Pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai “anak buah” Presiden Jokowi (lihat UU No. 34/2004 ttg TNI Pasal 3), Panglima TNI tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang bisa merobek keutuhan dan persatuan antara institusi angkatan bersenjata seperti TNI dengan Polri maupun BIN, serta bisa membuat perpecahan didalam tubuh TNI sendiri dan atau mempolitisasi TNI bahkan dapat menghambat proses pembangunan yg tengah gencar dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil presiden Jusuf Kalla.
Kita semua tau apa yang tengah dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK dalam 3 tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah tengah gencarnya dikerjakan (jalan tol dan rel kereta dari Sumatera hingga Papua), tengah gencar menerangi wilayah di Indonesia Timur, menyamakan harga BBM dan semen untuk wilayah Indonesia Timur), tengah gencar Memodernisasi bandara, membangun fasilitas Tol Laut, tengah gencar memberi hak kepemilikan tanah milik rakyat melalui sertifikasi hak milik (SHM) dan baru saja mengembalikan hak kepemilikan hasil tambang Freeport kepada rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah Presiden/Wakil Presiden Jokowi-JK adalah semata-mata komitmen Jokowi-Jk untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Nah dalam kontek itu, sebagai bagian dari Pemerintahan sepatutnya dengan bijak Panglima TNI Gatot Nurmantyo banyak membantu Presiden dan Wakil Presiden dengan menciptakan situasi politik yang sejuk dan damai agar keadilan dan kesejahteraan itu terwujud atau barang kali setidak-tidaknya bisa menjawab pertanyaan Panglima TNI di Rapimnas Partai Golkar tempo hari menjadi “semua kini milik kita*. Sebaliknya jika Gatot Nurmantyo memang sudah begitu inginnya berpolitik dan mengejar kekuasaan politik maka sebaiknya dengan kesatria Gatot  Nurmantyo segera mengajukan pengunduran diri sebagai Panglima TNI demi kepentingan kesatuan dan persatuan NKRI yang kita cintai ini.
(D.Manroe)

Berita Terkait

Tags: ,
Categorised in:

No comment for PERS Menyadap Pertemuan Panglima TNI ?? Sekjend AWASI Angkat Bicara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.