Menu Click to open Menus
Home » Lintas Peristiwa » Tarif Pajak Jual beli Tanah di Pemkab Gresik Amburadul, DPRD Cuma Mbideg.

Tarif Pajak Jual beli Tanah di Pemkab Gresik Amburadul, DPRD Cuma Mbideg.

(1736 Views) Oktober 18, 2017 9:39 am | Published by | No comment

Kantor DPKAD Gresik/dok.awas


GRESIK – (AWAS), Mahalnya pajak jual beli tanah atau pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Gresik dikeluhkan masarakat.

Pasalnya, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Gtesik, menentukan besaran tarif pajak sesuai dengan harga pasaran yang ditafsir sesuai selera, Bukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).Atau tidak sesuai dengan Harga Jual beli yg sebenarnya.

Hal ini dialami oleh Warga Gresik, Anik. Yang kebetulan memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa Pengalangan kec Menganti, Gresik.

Ia merasa keberatan akan tarif BPHTB yang ditentukan oleh DPKAD sebesar 500 ribu per meter, padahal Nilai Jual Obyek Pajak tanahnya tersebut hanya 46 ribu permeter.

” Nilai NJOP nya cuma 46 ribu , tapi dikenakan pajak BPHTB sebesar 500 ribu per meter ini Dasar hitunganya dari mana” ujarnya.

Kalau BHTB ditentukan berdasarkan harga pasar, itu harga jual tanahnya cuma laku 300 ribu permeter, lalu angka 500 ribu yang katanya harga pasar itu diambil dari hitungan mana ” imbuhnya.

Saya pemiliknya, kalau tidak tau harga pasarannya silakan tanya, jangan pasang tarif ber andai-andai”

Sementra staf DPKAD, Adim saat dikonfirmasi akan hal ini mengatakan alasan yang tak masuk akal, ia mengatakan kalau tarif itu disesuaikan berdasarkan luas tanah.

” ya luasnya Pak, obyek tanahnya di daerah perbatasan Surabaya” dalihnya

Salah satu staf yang tidak mau menyebutkan namanya turut menambahkan ” Kalau memang ada yang merasa keberatan dengan tarifnya nanti bisa langsung ketemu dengan kabid DPKAD tapi kebetulan beliau masih diJakarta ” Terang wanita Berjilbab itu.


JCW SEBUT ADA CELAH BERPOTENSI KORUPSI DI TUBUH DPKAD


Tidak adanya aturan baku dalam menentukan tarif BHTB di Pemkab Gresik, membuat Sekjen Jatim Corupption Watch Moh. Hasan angkat bicara.

Menurut Hasan, tarif BPHTB tersebut selain tidak jelas juga berpotensi membuka celah korupsi

Hal ini menurut Hasan tak lepas dari peranan serta DPRD Gresik yang meloloskan Perda yang oleh Hasan dianggap sebagai produk hukum yang kabur.

” Dalih DPKAD selama ini kalau ditanya pasti menyebut Perda Nomer 2 tahun 2011 yang sudah diubah menjadi Perda nomer 10 tahun 2016.

Dalam Perda itu disebutkan tarif pajak BPHTB disesuaikan dengan harga pasar, menurut Hasan Ini adalah produk aturan hukum yang tidak jelas.

Sedangkan dalam Pasal 84, Perda tersebut intinya adalah besar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan biaya pajak jual beli tanah berdasarkan harga perolehan jual beli tanah.

“Jadi sekali lagi dibedakan, kalau NJOP digunakan membayar PBB dan NPOP dipakai dasar pengenaan pajak BPHTP,” imbuhnya.

“sesuai harga pasar itu artinya luas, Banyak Buktinya Obyek tanah dalam satu blok, tapi tarif BPHTB nya berbeda, disinilah letak celah potensi korupsi nya

Ini tanggung jawab dari DPRD karena meloloskan peraturan Hukum yang Kabur, Kalau disesuaikan menurut harga pasar kuatirnya akan menimbulkan tarif pajak sesuai selera ” ujar Hasan

Hasan meminta DPRD Gresik untuk segera menindak lanjuti keluhan masarakat ini, karena sampai detik ini belum ada upaya apapun dari wakil rakyat itu untuk menyelesaikan akan masalah ini bahkan mereka terkesan tutup telinga.

” Secepatnya DPRD dan Bupati membuat revisi Perda, jangan sampai masarakat beranggapan Bupati dan DPR sengaja melakukan pembiaran” Tutup Hasan.
@Junaedi


Berita Terkait

Tags:
Categorised in:

No comment for Tarif Pajak Jual beli Tanah di Pemkab Gresik Amburadul, DPRD Cuma Mbideg.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.