Menu Click to open Menus
Home » Opini » Untuk Siapa Infrastruktur dan Teknologi Keuangan?

Untuk Siapa Infrastruktur dan Teknologi Keuangan?

(813 Views) Oktober 24, 2017 3:14 am | Published by | 1 Comment

 

Kembali kepada situasi nyata yang sedang kita hadapi selama tiga tahun Joko Widodo menjadi Presiden. Hingga saat ini kita tak dapat menangkap gagasan besar dibalik pembangunan infrastruktur dan teknologi keuangan yang sedang dikembangkan.

Kita tak mempersoalkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi keuangan (Fintec) yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan. Kita sangat butuh infrastruktur, butuh teknologi yang maju untuk memudahkan kehidupan kita. Namun, kita menjadi kuatir lantaran tak adanya gagasan besar yang terintegrasi, memandu dan melandasi beragam mega-projek yang sedang dan akan dibangun.
Siapa yang merancang paket mega projek infrastruktur tersebut? Siapa yang membangun sistem teknologi digital keuangan? Untuk tujuan apa dan untuk siapa mega projek infrarstruktur tersebut dibuat? Untuk maksud apa pembangunan teknologi keuangan yang tersebut dikembangkan?

Jika untuk rakyat, lalu kenapa rakyat dan juga wakil rakyat tak dilibatkan untuk turut serta merencanakan mega projek infrastruktur dan pengembangan teknologi keuangan tersebut?

Bukankah negara kita menganut prinsip demokrasi yang mensyaratkan aspirasi dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan penggunaannya?

Kenapa sebagian rakyat kita yang menggunakan hak demokrasinya yang dijamin oleh konstitusi untuk mempersoalkan sejumlah mega projek tersebut, justru mereka dikriminalisasi dan distigma sebagai musuh negara?
Hingga kini kita tak mengerti detail gagasan besar dibalik pembangunan kerete cepat Jakarta Bandung, padahal untuk kereta listrik (KRL) saja masih belum optimal penggunannya. Kita juga tak paham untuk maksud apa projek reklamasi pantai dibuat, padahal di saat yang sama masih banyak tanah di luar Jawa, yang masih kosong, belum tersentuh pembangunan secara maksimal.

Kita juga tak pernah mengerti maksud dari pembangunan kota Meikarta yang menabrak sejumlah peraturan, baik yang diatur UU maupun Perda. Demikian juga projek listrik 10.000 MW hingga 35.000 MW yang ternyata berunjung pada privatisasi listrik secara terselubung.

Anehnya, di tengah gencarya pembangunan pembangkit listrik 35 MW, disaat yang sama tarif listrik justru naik tinggi mencekik rakyat disaat harga minyak, gas dan batubara jatuh di harga paling rendah sepanjang sejarah.
Perhatikan juga projek jalan tol yang dibanggakan oleh Presiden Joko Widodo yang melewati desa dan sawah, yang hanya dapat dinikmati oleh minoritas orang-orang berduit yang mampu membeli mobil.

Bagi petani miskin, buruh pabrik dan pedagang kecil yang bersepeda ontel, jalan tol hanya bisa ditonton, tak bisa digunakan. Tak ada jalur khusus untuk pejalan kaki, juga sepeda ontel. Jalur khusus untuk gerobak dan becak tak tersedia. Apalagi jalur khusus untuk kerbo, tak usah ditanya.

Untuk dapat menikmati berkenderaan di jalan tol harus punya mobil. Minimal mobil pick up bekas untuk angkut hasil panen. Lagi pula untuk menggunakan jalan tol harus pergi ke kota terdekat, tak ada pintu masuk dan pintu keluar tol di desanya. Orang-orang di desa tak dapat mengakses langsung jalan tol yang dibanggakan-banggakan oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

Apa mampu petani kecil, buruh pabrik dan pedagang asongan itu beli mobil dan bayar tiket tol? Bagi petani miskin dan buruh pabrik, lebih baik tak usah pakai jalan tol. Biaya untuk beli teket masuk tol dapat digunakan untuk bayar listrik yang sudah naik sangat tinggi.

Di Yogyakarta, Gubernur DIY, Sri Sultan Hambengkubawono X, menyampaikan protes keras melalui kebijakanya yang menolak pembangunan jalan tol yang hanya menguntungkan segelintir kaum pebisnis. Menurut Sultan, terbatasnya ruang terbuka di Yogyakarta tidak memungkinkan dibangunnya jalan bebas hambatan yang tertutup dan tak semua orang bisa menggunakannya.

“Saya tidak setuju adanya jalan tol, karena rakyat tidak akan mendapatkan apa-apa, tak bisa menggunakan. Diperlebar silakan, tetapi jangan dibuat tol. Tol sing untung ning yang membuat tol, tetapi rakyat di sekelilingnya tak dapat apa-apa, karena jalan ditutup,” kata Sultan.

Sultan menjelaskan, bandara baru di Kulon Progo akan beroperasi pada 2019. Karena itu, untuk memudahkan akses akan dibangun jalan lebar empat jalur bukan tol. Akses jalan Yogyakarta-Solo untuk wilayah Prambanan lebih baik menggunakan jalan baru atau di atas jalan lama. Tak perlu bangun jalan tol, demikian kata Sultan.

*Pembangunan Dibajak Kartel Ekonomi*

Berdasarkan kenyataan praktek pembangunan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi keuangan yang dijalankan selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo, diduga sepenuhnya dirancang dan dikendalikan oleh kerajaan kuasa gelap, yaitu kartel ekonomi, kartel infrastruktur, kartel properti, kartel keuangan global, serta kartel vendor yang mengendalikan BUMN.

Presiden Joko Widodo yang sangat kosong gagasan besar, tak mampu memimpin, memandu, memberi bentuk, warna, tujuan dan fungsi dari setiap pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan digunakan.

Bentuk, tujuan dan fungsi dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi keuangan telah dibajak dan dikendalikan oleh kerajaan kuasa gelap atau kartel ekonomi.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur dan revolusi teknologi justru terpisah dari tujuan bernegara, yaitu untuk membangung kesejahteraan bersama.

Dampak dari pembangunan infrastruktur dan revolusi teknologi keuangan justru menempatkan mayoritas rakyat sebagai objek yang dieksploitasi oleh segelintir kartel ekonomi.

Jalan tol dan kereta cepat dibuat untuk bisnis cari keuntungan, sekaligus sebagai akses terhadap projek properti. Projek reklamasi dan Meikarta dibuat untuk cari untung dengan merusak lingkungan hidup sekitarnya, dirancang dengan melanggar peraturan untuk membangun negara dalam negara.

Projek pembangkit listrik 35.000 MW dibuat semata untuk bisnis listrik oleh komplotan kartel listrik yang mengendalikan PLN.

Demkianlah kenyataan pahit yang harus kita terima, akibat Presiden yang diamanatkan untuk memimpin negara tak punya gagasan besar.

Jika pemimpin sebuah negara terjebak di dalam kerja praktis dengan semboyan kerja dan kerja semata, tanpa mempedulikan gagasan besar dan nilai-nilai yang melandasi dan memandu kerja tersebut, maka kerja tersebut berpotensi dibajak untuk kepentingan kuasa gelap atau kerajaan kebatilan, yang kini tampil dalam bentuk kartel ekonomi.

Hancurnya sistem negara disertai rusaknya moral pejabat dan aparatur negara, memperkokoh kerajaan kuasa gelap (kartel ekonomi) untuk membajak, menguasai dan mengendalikan negara dan menghisap rakyat.(*)

Oleh : Haris Rusly (Eksponen Mahasiswa, 1998/Teropong Senayan)


Categorised in:

1 Komentar for Untuk Siapa Infrastruktur dan Teknologi Keuangan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.