Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Paguyuban Masarakat Bersatu Lawan Eksekusi Paksa Pemkot Surabaya

Paguyuban Masarakat Bersatu Lawan Eksekusi Paksa Pemkot Surabaya

(629 Views) Desember 9, 2017 6:20 am | Published by | 1 Comment

SURABAYA (ANC) – Rencana pembongkaran paksa oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap stand Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl. Kedurus Dukuh Tanggal 15/12/17 mendatang ternyata mendapat aksi perlawanan dari para pedagang penghuni lapak.

Perlawanan penghuni lapak akan eksekusi paksa itu berupa upaya hukum gugatan di Pengadilan Negeri PN Surabaya tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Gugatan PMH itu diketahui telah didaftarkan oleh Hermawan Benhard Manurung ,kuasa hukum dari Paguyuban Masarakat Bersatu (PMB) para penghuni stand atau PKL per tanggal (04/12/17) lalu.

Dalam isi gugatan diterangkan, bahwa pedagang menggugat PT Agra Paripurna sebagai tergugat I, Pemkot Surabaya sebagai Tergugat II, Kelurahan Kedurus Tergugat III, dan LKMK Kelurahan Kedurus sebagai tergugat IV.

Adapun Mega Awan Gunawan (35) juga disebut sebagai pihak turut tergugat, karena dianggap telah menandatangani kesepakatan sepihak akan pembongkaran lapak tanpa seijin para penghuni atau pedagang lainnya.

Kendati demikian, Mega mengaku bahwa saat ia menandatangani kesepakatan pembongkaran lapak itu, Mega mengaku tidak mewakili secara hukum dari mayoritas PKL karena ia ditunjuk secara aklamasi oleh para pemangku kepentingan.

” Dasar itu yang kami ajukan gugatan PMH di Pengadilan. Intinya untuk membatalkan isi kesepakatan sepihak tentang rencana pembongkaran lapak kami ” ujar Suhartono Ketua Paguyuban Masarakat Bersatu. (09/12/17).

Dikatakan Benhard, bahwa rencana pembongkaran oleh Pemkot Surabaya itu dianggap suatau upaya atau perbuatan melanggar hukum apa bila hal itu terus dilakukan. pasalnya, subyek dan Obyek perkara tersebut telah di gulirkan dan dipersengketakan di Pengadilan.

” Itu adalah melanggar hukum ini sudah masuk gugatan di pengadilan kalau pembongkaran itu tetap dilanjutkan bisa dikatakan itu adalah pembongkaran ilegal atau Perbuatan melawan hukum, Karena yang berhak memerintahkan eksekusi itu adalah pengadilan setelah adanya putusan Incraht” tegasnya.

Faktanya, Benhard Menambahkan ” mereka itu adalah warga Surabaya,
Kanapa dikatakan pedagang liar padahal Ada perjanjian sewa menyewa diamana mereka sudah menunaikan kewajibannya semenjak dari 20 tahun yang lalu, dan nominalnya relatif ” Imbuhnya. Saat ditemui dikantornya Jl Lidah Kulon 26 Surabaya. Sabtu, (09/12/17).

Diketahui sebelumnya, Pemkot Surabaya telah mengirim surat pembongkaran yang ditujukan Pada para penghuni stand tanggal 29 November 2017.

Surat yang ditandatangani Kasatpol PP Irvan Widiyanto itu intinya meminta agar penghuni stand melakukan pembongkaran terhadap stand mereka sendiri.

Apabila sampai dengan tanggal 15/12/17. pedagang tidak melakukan pembongkaran pada lapak mereka, pihak Satpol PP yang dikomandoi oleh Irvan itu mengancam akan melakukan pembongkaran paksa.

Hal itu diperjelas Irvan yang mengatakan akan tetap menjalankan Eksekusi walaupun sudah ada pengajuan gugatan PMH di pengadilan.

” Tetap (Dilakukan Pembongkaran,red) Kecuali ada putusan Sela dari Majelis Hakim kalau Ngak ada itu ya Ngak bisa” Ujar Irvan saat dihubungi awasnews.com. Kamis, (07/12/17).

Disinggung terkait alas hak kepemilikan Obyek tanah yang dipersengketakan, milik Pemkot Atau PT Agra Paripurna, sehingga Satpol PP berani melakukan Eksekusi, Irvan menjawab ngelantur. Bahkan mempertanyakan kapasitas dari konfirmasi ini.

” Media online siapa kamu, tadi bilang dari media online sekarang bilang dari pengadilan , Wah Gak jelas koen iku (Kamu itu) ” Ketusnya sambil buru-buru menutup telefon selulernya.

Padahal saat ia dihubungi, wartawan ANC (AWASnews.com) sudah memperkenalkan diri pada Kasatpol PP ini, kalau konfirmasi ini dari wartawan online yang biasa meliput perkara hukum atau kriminal di Pengadilan Negeri Surabaya (Pokja PN).

KONTRA STATUS KEPEMILIKAN, KAPASITAS SATPOL PP YANG AKAN BONGKAR PAKSA LAPAK DIPERTANYAKAN

Dari informasi yang berhasil dihimpun, Eks Tanah Kas Desa seluas total 16,4 Hektar di kelurahan Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya itu, telah dilepas (DIJUAL) pada tahun 1994 oleh pemkot Surabaya pada pengembang PT Agra Paripurna degan nilai sebesar 900 juta.

Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Maria Theresia Eka Wati mengaku hasil Pelepasan (PENJUALAN) tanah BTKD itu diterima pemkot Surabaya pada tahun 1994 dan telah disetorkan ke kas Daerah.

” Data administrasinya tahun 1994 ada. Tapi dulu bagaimana (pelepasan nya,red), aku gak tahu,” Akunya.

Pelepasan (PENJUALAN) tanah BTKD di kelurahan Kedurus Karang pilang sendiri hingga saat ini masih berpolemik.

Sejumlah warga menilai proses pelepasan tanah seluas 7,4 Hektar di kel Kedurus itu tidak sesuai dengan aturan. Bahkan diduga ada cacat hukum dalam asal-usul perolehan tanah yang dimiliki PT. Agra Paripurna.

Hal itu dikuatkan dengan hasil keputusan Pansus DPRD kota Surabaya Tahun 2002, yang menyatakan bahwa, pelepasan aset tanah BTKD tersebut, cacat hukum dan penuh rekayasa.

Selain cacat, Pemkot Surabaya telah melepas Tanah BTKD dengan harga jauh Dibawah pasaran

Pemkot melepas BTKD ke pengembang dengan harga per meter Rp. 6.400,-. Padahal, harga di pasaran pada tahun 1993 mencapai Rp. 65 ribu.

Pelepasan aset BTKD itu dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masarakat Kelurahan (LKMK) kel. Kedurus yakni, Sutiyoso yang didukung 7 orang, ditambah lagi dengan Ketua RW 01 hingga RW 09 diantaranya Totok, Adi Effendi, M.Rifai, Prapto, Sumarsono, Thamrin dan Hary Suhargo serta tiga orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat antara lain, Landry Soebyantoro, Surya dan Rahmad.

Mereka berperan sebagai orang yang membantu dalam bentuk persetujuan saat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran tanah tanggal 29 Desember 2015. Silam@Junaedi


Berita Terkait

1 Komentar for Paguyuban Masarakat Bersatu Lawan Eksekusi Paksa Pemkot Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.