Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » MK Tolak Judicial Review: Lelaki Perkosa Lelaki Sulit Untuk Dihukum

MK Tolak Judicial Review: Lelaki Perkosa Lelaki Sulit Untuk Dihukum

(396 Views) Desember 14, 2017 5:29 pm | Published by | No comment

JAKARTA (ANC) – Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan Judicial Review atau Uji Materi pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang tindakan asusila. 

Dari sembilan hakim MK, lima hakim menolak pengajuan tersebut.

Hakim Sadli Isra, salah satu hakim yang menolak, mengatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi tidak sampai merubah pasal yang ada dalam hukum pidana.

“Tidak tepat MK memperluas makna dan norma hukum pidana. Jika norma hukum pidana dinilai tidak lengkap, atau tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terlebih dalam hukum pidana,” ungkap hakim Isra di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Aliansi Cinta Keluarga (AILA) di antara yang mengajukan Judicial Review tersebut. AILA memandang bahwa ketiga pasal itu bermasalah bagi keutuhan keluarga.

Kritik terhadap pasal itu yakni pembatasan larangan perzinaan hanya jika salah satu pelakunya telah menikah (pasal 284), pembatasan lingkup pemerkosaan hanya bagi perempuan (pasal 285), dan pembatasan larangan hubungan sesama jenis hanya jika dilakukan dengan anak-anak (pasal 292).

Hakim penolak yang lain, Maria Farida Indrati mengatakan bahwa hukum pidana yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat diuji di MK. Namun pengubahan pasal yang ada di dalamnya merupakan wewenang pembuat KUHP, yaitu DPR.

“Sebab kewenangan pengujian UU memang ditujukan untuk menjaga hak dan kebebasan konstitusional warga negara tidak dilanggar oleh kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Perlu tidaknya dilengkapi hal itu sepenuhnya kebijakan pembentuk undang-undang melalui kebijakan politik yang merupakan bagian dari politik hukum pidana,” katanya.

Sementara itu, Euis Sunarti salah satu pemohon, mengaku kecewa namun tetap menghormati putusan tersebut.

“Ada lima hakim yang lebih melihat teknis sedangkan empat hakim melihat substansi pentingnya JR ini, namun semuanya setuju bahwa masalah kesusilaan ini bahaya bagi masyarakat Indonésia,” ungkap Euis.

Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari empat orang hakim yang menangani uji materi tersebut yakni Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahidudin Adams, dan Aswanto. Empat hakim itu menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mendasarkan pada norma agama dan sinar ketuhanan.

Pada pasal 284 KUHP menjelaskan ancaman hukuman bagi salah satu pasangan atau keduanya yang terikat dalam hubungan pernikahan kemudian melakukan zina dengan orang lain. Pemohon meminta zina dimaknai lebih luas yakni termasuk hubungan badan yang dilakukan pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan.

Namun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan apabila gugatan itu dikabulkan akan terjadi perubahan perbuatan pidana yang semula delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan delik ini dikhawatirkan akan mengubah kualifikasi pasal 284 yang semula dikonstruksikan sebagai urusan domestik laki-laki beristri atau perempuan bersuami menjadi urusan negara.

“Negara semestinya baru akan turun tangan jika pihak-pihak memintanya melalui delik aduan dan harus dihentikan jika aduan itu dicabut,” ucap hakim anggota Saldi Isra.

Ketentuan dalam pasal tersebut juga dinilai telah tepat karena menegaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang terikat pernikahan tak boleh berzina dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Kemudian pada pasal 285 KUHP, frasa kekerasan atau ancaman perbuatan perkosaan yang memaksa perempuan bukan istrinya membuat arti pemerkosaan hanya terjadi pada perempuan. Padahal pemerkosaan bisa saja terjadi pada laki-laki.

Lantas bagaimana apa bila ada lelaki memperkosa laki-laki? ……. Pelaku akan sulit untuk dihukum.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan aturan tentang pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan telah sesuai karena diberikan atas konteks KUHP dan tidak berkaitan dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lebih spesifik.

“Pasal 285 KUHP justru menjadi instrumen hukum bagi perempuan agar dilindungi dari perbuatan perkosaan,” katanya.

Kemudian pada pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul hubungan sesama jenis dianggap hanya memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang diduga belum dewasa, sedangkan pada korban yang telah dewasa tidak diberikan perlindungan hukum. Pemohon menginginkan orang dewasa yang melakukan hubungan sesama jenis dengan orang dewasa mestinya juga dihukum.

Namun dalam pertimbangannya, hakim menyatakan keinginan pemohon itu mengharuskan MK membuat ketentuan perundang-undangan yang baru. Padahal hal itu bukan menjadi kewenangan MK, melainkan DPR dan presiden sebagai pembentuk UU.

Menambah frasa atau norma baru dinilai akan mengubah sifat melawan hukum dan hal itu tidak dapat diterima dalam penalaran hukum.

“Gagasan pembaruan yang diusulkan pemohon harusnya diajukan ke pembuat UU dan menjadi masukan penting untuk merumuskan KUHP yang baru,” kata Saldi.@Imam/aw01


Berita Terkait

Tags: , ,
Categorised in: ,

No comment for MK Tolak Judicial Review: Lelaki Perkosa Lelaki Sulit Untuk Dihukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.