Menu Click to open Menus
Home » Nasional » Sikap Dan Pernyataan Resmi AWASI Tentang Dewan Pers

Sikap Dan Pernyataan Resmi AWASI Tentang Dewan Pers

(425 Views) Juni 30, 2018 8:39 pm | Published by | No comment

AWAS – Jagat dunia jurnalis dan media digoyang dengan sikap dan pernyataan Dewan Pers (DP) yang dianggap kurang mengayomi wartawan ataupun media, baik cetak maupun online.

Pernyataan DP yang dikecam berbagai organisasi wartawan itu terkait produk buatan DP berupa surat rekomendasi yang menyatakan beberapa wartawan supaya diproses hukum diluar undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

Berbagai kecaman dilontarkan oleh beberapa organisasi wartawan pada DP, bahkan kecaman itu disusul dengan aksi protes dan menggelar demonstrasi ,sampai mengambil langkah hukum dengan melayangkan gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) Pada Dewan Pers.

Menyikapi hal ini, Aliansi Wartawan Indonesia (AWASI) ikut angkat bicara serta menghimbau pada seluruh anggotanya untuk menahan diri dan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Surat pernyataan resmi tersebut memuat lima point yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat AWASI, Muhammad Hasan SH, dan Koordinator Pusat Badan pekerja AWASI, Junaedi.

Berikut kutipan Pernyataan sikap dan himbauan AWASI yang diterima oleh redaksi

AWASI menyatakan sikap dan himbauan pada seluruh anggota diseluruh Nusantara sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh wartawan dibawah naungan perusahaan pers masing -masing, mendorong untuk mengikut sertakan wartawannya dalam sebuah wadah organisasi wartawan yang memiliki kredibilitas, terutama dibidang advokasi hukum untuk memproteksi setiap anggota.

2. Setiap wartawan dituntut profesional dalam menyajikan sebuah artikel berita sebagai konsumsi publik dibawah standard kode etik jurnalistik.

3. Mengikuti pelatihan-pelatihan jurnalistik (Pra UKW) yang diadakan organisasi wartawan Sebelum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau UKW.

4. Para wartawan khususnya yang tergabung dalam organisasi AWASI dalam menjalankan tugasnya di perusahaan media masing-masing, agar seluruh tulisannya dipastikan terlebih dahulu telah diverifikasi oleh redaktur sebelum ditayangkan, sehingga tanggung jawab bukan hanya pada wartawan tapi juga redaktur atau Redaksi yang telah melakukan pengeditan naskah berita.

verifikasi berita yang sudah terbit benar-benar layak dikonsumsi oleh publik dan sesuai standard kode etik jurnalistik.”

Demikian himbauan ini sampaikan.

Disisi lain, Wakil dari Biro Bantuan Hukum AWASI, Benhard Manurung SH, juga menyayangkan tindakan Dewan pers yang begitu mudah mengeluarkan sebuah produk berupa surat rekomendasi pada beberapa pengadu yang namanya merasa dirugikan oleh sebuah karya jurnalistik agar menempuh upaya hukum lain diluar UU Pers.

Surat Rekomendasi yang dibuat Dewan Pers tersebut menurut Benhard sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum, apa lagi sampai dijadikan rujukan atau dasar bagi penyidik khusunya kepolisian untuk menjerat wartawan dengan Undang undang diluar UU Pers.

” Dewan Pers atau Badan penerima pengaduan itu tidak memiliki legal standing sebagai Ahli Hukum Pidana atau ahli Pidana yang memiliki kompetensi di bidang perundang – undangan, jadi dia harus tetap pada tupoksinya ” Terangnya (01/7/18)

Andaikata, Benhard Menambahkan, suatu produk atau tulisan wartawan tersebut telah melanggar kode etik, cukup Dewan Pers menyebutkan pasal atau yang kode etik yang dilanggar serta DP berkewajiban menjadi jembatan atas tuntutan-tuntutan dari pihak pengadu ” hak jawab, hak koreksi, atau apapun yang telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tersebut yang pers” imbuhnya.

Benhard menilai, produk Dewan Pers berupa surat Rekomendasi tentang pernyataan bahwa pihak pengadu dapat melakukan upaya hukum diluar UU Pers adalah sebuah produk surat yang dinilai telah gagal paham, bahkan berpotensi sebagai tindakan melawan hukum yang akan menjadi bomerang bagi lembaganya sendiri.

” Jangan sampai DP gagal paham, UU Pers itu lex spesialis, jadi jangan sampai rekomendasi dewan pers itu mengenyampingkan undang-undangnya sendiri, juga pihak penyidik kepolisian jangan sampai menjerat wartawan dengan Undang-Undang diluar UU Pers apabila hal itu adalah suatu produk karya jurnalistik, ingat, Penerapan Undang-Undang itu tidak boleh mengenyampingkan undang-undang lain ” Tukas Benhard.@Jn


Berita Terkait

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Sikap Dan Pernyataan Resmi AWASI Tentang Dewan Pers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.