Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Tarik Ulur Pemeriksaan Kasus Korupsi P2SEM Di Kejati Jatim

Tarik Ulur Pemeriksaan Kasus Korupsi P2SEM Di Kejati Jatim

(179 Views) Agustus 21, 2018 4:34 am | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM — Kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun anggaran 2008, yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur disinyalir bermain tarik ulur. Pasalnya, Kejati Jatim tiba-tiba mengaku kesulitan mengungkap tersangka lain dalam kasus ini.

“Ternyata perkara ini (P2SEM) sulit juga. Menjadi sulit karena sumbernya hanya dari Bagoes (terpidana P2SEM). Kami periksa anggota dewan, tapi mereka mengaku tidak mengenal Bagoes,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Senin (20/8/2018).

Diketahui sebelumnya Kejati Jatim telah memeriksa 15 orang anggota DPRD Jatim baik aktif maupun nonaktif.

Diantara mereka yang diperiksa itu ialah, Sudono Sueb (PAN), Achmad Subhan (PKS), Suhandoyo (PDIP), Mochamad Arif Junaidi (PKNU), Gatot Sudjito (Partai Golkar) serta Harbiah Salahudin (Golkar). Kemudian Ahmad Sufiyaji (PKB), Lambortus Lovis Wajong (Partai Golkar), Masjkur Hasjim (PPP), Islan Gatot Inbata (PDIP), Musyafa’ Noer (PPP), Ja’Far Sodiq (PKB), Farid Alfauzi, dan Afif Subekti staf DPRD Jatim.

Sedangkan dua orang saksi, yakni Suhartono Wijaya (Partai Demokrat) dan Cholili Mugi (PKB) telah meninggal dunia. Pemeriksaan terakhir oleh Kejati jatim dilakukan terhadap Farid Alfauzi, anggota DPR RI yang pernah bertarung di Pilkada Bangkalan 2018 dan Afif Subekti, staf DPRD Jatim. Sejumlah saksi yang dipanggil itu merupakan hasil pengembangan pascatertangkapnya saksi kunci, yakni Bagoes Soetjipto.

Bagoes merupakan dokter spesialis jantung di RSUD dr Soetomo Surabaya. Dia merupakan saksi kunci kasus mega korupsi dana hibah senilai Rp277 miliar dari Pemprov Jatim tahun 2008 yang disalurkan melalui 100 anggota DPRD Jatim.

Skandal mega korupsi itu akhirnya terbongkar dan 25 orang menjadi terpidana. Bahkan, Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009 Fathorrasjid (almarhum) juga dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh PN Surabaya.

“Kami masih akan mencari cara mengungkap kasus ini. Misalnya menelusuri aliran dana P2SEM,” ujar Didik.

Selama ini kasus penanganan P2SEM hanya membidik para penerima dana, dan segelintir aktor utama.

Mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid yang wafat pada 15 November 2017, semasa hidup pernah mengungkap keterlibatan beberapa pejabat di Pemprov Jatim. Bahkan, Fathor pernah melaporkan Soe dan Sai, pada awal 2014 silam.

Tidak tanggung-tanggung, yang memeriksa Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim kala itu ialah KPK dan Bareskrim Mabes Polri.

Bersama beberapa mantan terpidana P2SEM, Fathor membentuk Tim Ranjau 9 dan Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur serta Korban Politik P2SEM.

Mereka melaporkan beberapa nama pejabat di Pemprov Jatim semasa 2004-2009.

Dalam laporan tersebut, Tim Ranjau 9 melaporkan nama (mantan Gubernur Jatim) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan P2SEM, Soe-Sai selaku Penerima Dana P2SEM sebagai Pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2008 yang disebut KarSa.

Nama dr. Soe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pangguna Anggaran saat itu juga sebagai Terlapor. Termasuk 98 anggota DPRD Jatim Periode 2004-2009 sebagai Perekom Penerima Dana P2SEM.

Pada 2016, Fathor menyerahkan data ke Kejati Jatim dan KPK serta menuding jumlah pihak yang terlibat belum diproses hukum. Kala itu, Fathor mengungkap nilai korupsi yang menghasilkan para pekerja dana hibah bervariasi antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 31 miliar.

Beberapa nama anggota DPRD Jatim disebut Fathor yang turut menikmati pemotongan dana hibah P2SEM. Dari hasil keterangan Dokter Bagoes, ada 15 orang anggota DPRD Jatim 2004-2009 yang menerima dana P2SEM. Delapan orang tua sudah pernah dimintai keterangan.

Dari 15 anggota dewan Jatim pada tahun 2004-2009 yang disebut Dokter Bagoes itu, ada satu hal yang masih dipertanyakan. Apakah ke-15 orang mantan anggota DPRD tahun 2004-2009 ini terlibat?

Menurut Fathor, mereka relatif perekom dan penikmat utama dana itu. Tapi, hingga Fathor meninggal dunia pada Rabu, 15 November 2017, proses kelanjutan pemeriksaan itu menjadi stagnan.

FATHOR SEBUT BAPEMAS MINTA PERLINDUNGAN HUKUM PADA DR. SOE

Seperti diungkap Fathor dalam laporannya, Dokter Bagoes disebut-sebut sebagai pialang Utama P2SEM yang menjadi Tim Sukses KarSa saat Pilkada Jatim 2008 yang divonis 27 tahun penjara. “Dia ini disebut sebagai pintu masuk,” ujar Fathor dilansir Pepnews.

Saksi kunci lainnya, dr. Soe yang saat itu menjadi Sektap P2SEM sekaligus staf BAPEMAS Jatim, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Salah satu data penting yang ditemukan Fathor adalah Surat Kepala BAPEMAS Jatim yang ditandatangani dr. Soe pada 18 Maret 2009, Nomor: 414.3 / 1636/206/2009.

Perihal: Laporan Hasil Pemanggilan Pejabat / Staf Bapemas Provinsi Jatim oleh Kejaksaan Tinggi. Surat itu berlaku langsung untuk Soe yang dilantik menjadi Gubernur Jatim pada 12 Februari 2009 bersama Sai sebagai Wakil Gubernur Jatim. Surat tersebut berisi permohonan frekuensi hukum.

Seperti dalam butir 7.d: “ Terkait dengan hal-hal di atas mohon dengan cara-cara yang diperlukan untuk membantu kami dan staf dalam pelaksanaan P2SEM baik untuk TA 2008 atau TA 2009 ”.

Mengapa Kepala BAPEMAS memohon perlindungan hukum kepada Gubernur Soe saat itu, tepatnya di sekitar pelantikan? Jawaban atas pertanyaan ini sangat jelas dan akurat dalam dokumen berikut, terutama pada butir 6.a dan 7.c. Simak butir 6.a itu: “…. menurut tim penyidik, Sektap P2SEM dianggap lalai dalam melaksanakan tugas yang sedang membawa kerugian negara ”.

Sedang pada butir 7c berbunyi: “ Saat ini semua anggota Sektap P2SEM belum dapat bekerja optimal untuk pelaksanaan P2SEM belum dapat bekerja optimal untuk pelaksanaan P2SEM TA 2009 karena ada pemanggilan beberapa pejabat BAPEMAS Provinsi Jatim oleh pihak Kejati Provinsi Jawa Timur. Hal ini telah menimbulkan trauma trauma pada semua staf BAPEMAS ”.

Jadi, hukum yang diperlukan untuk BAPEMAS kepada Gubernur Soe sudah dilatarbelakangi oleh 2 alasan. Pertama, adanya trauma psikologis yang dialami pejabat BAPEMAS setelah disidik penyidik ​​Kejati Jatim.

Kedua, ketakutan menjadi tersangka, diadili, dan kemudian dipenjarakan karena pihak-pihak penyidik ​​telah menemukan tingkat fatal yang dilakukan Sektop P2SEM di mana dalam kesalahan yang terjadi telah menjadi tidak ada lagi.

“Pihak Kejati Jatim yang memeriksa orang Bapemas itu juga yang memeriksa saya,” ujar Fathor kala itu. Jika pihak Bapemas Kurang, maka Gubernur Jatim juga harus mencuri. Karena menurut Pergub No 72 Tahun 2008, Gubernur Jatim merupakan penanggung jawab tunggal pelaksanaan P2SEM. Sementara Bapemas adalah pelaksana lapangan.

Surat Bapemas itu merupakan salah satu dari beberapa bukti temuan tim Fathor. Bukti lain adalah dokumen daftar perekom dari DPRD Jatim, daftar lembaga penerima dana P2SEM, dan fakta persidangan kesaksian staf Bapemas Jatim.

Fathor juga bercerita jika kasus P2SEM pernah diganti untuk ditutup. Fathor pernah diperintahkan untuk bertemu dengan jaksa dari Kejaksaan Agung. “Jaksanya perempuan, mengaku dekat dengan menteri dari Demokrat,” lanjut Fathor.

Pertemuan itu diadakan di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Perempuan itu, cerita Fathor, sembarang kasus dengan janji menutup kasus P2SEM. Pertemuan itu difasilitasi oleh Ketua Umum saat itu yaitu Prof. Subur.

Fathor menerangkan jika anggaran dana P2SEM 2008 sebesar Rp 277.600.000.000. Dana yang dipakai sebesar Rp 203 miliar. Sisanya, yaitu Rp 74 miliar masih ada di kas Pemrov Jatim.

Semua anggota DPRD Jatim, lanjut Fathor, mengajukan proposal untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD 2008 itu. Nilai dana hibah sebesar Rp 202 miliar dari total Rp 1,4 triliun.

Ia juga menyebut ada 99 anggota DPRD Jatim yang menerima dana P2SEM. Para anggota dewan itu menerima dana P2SEM secara terpisah mulai dari Rp 500 juta hingga mencapai Rp 31 miliar. “Peradilan kasus P2SEM ini merupakan peradilan politik,” ujar Fathor.

Menurut Fathor, peradilan P2SEM adalah peradilan politik injak bambu, yaitu peradilan yang telah menentukan siapa yang ingin dikorbankan dan siapa yang akan diselamatkan sejak awal.

Pengaju lamaran pencairan dana hibah tersebut tiga gelar ketua dewan, Ridwan Hisyam (Golkar), Suhartono Wijaya (Demokrat), dan YA Widodo (PDIP). Hal itu dibeberkan Fathor dalam sidang dengan agenda pemeriksaan di PN PN Surabaya.

Empat Saksi Kunci Utama

Selain dr. Soe dkk dan Dokter Bagoes, ada dua nama lainnya, yaitu dr. I Komang Ivan Bernawan dan Drs. Holidin, MHum, disebut oleh Fathor sebagai orang-orang relawan Dokter Bagoes yang kini menjadi terpidana 12 tahun dan berada di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Keempat orang itu bisa menjadi ujung jari sebagai pintu masuk untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab atas para Terlapor yang menyampaikan Fathor sebelumnya. Termasuk juga, diantara para terlapor itu, siapa yang benar-benar menikmatinya. Ima, KarSa, Soe, atau 98 anggota DPRD Jatim saat itu.

Menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi kala itu, Dokter Bagoes masih belum bicara banyak. “Kami tunggu dia sampai ngomong ,” ujarnya.

Mungkinkah keterangan Dokter Bagoes dikonfrontir dengan pengakuan Fathor yang belum lama ini sekarang tiada?

Dokter Bagoes tidak hanya disidang di PN Surabaya, tetapi di beberapa PN lainya di Jatim. Ia divonis 2 kali 7 tahun penjara dari PN Sidoarjo, 7 tahun oleh PN Jombang, lalu 7,5 tahun penjara dari Pengadilan Tipikor Surabaya, dan 7 tahun dari PN Ponorogo. Jumlah hukumannya mencapai 28,5 tahun. Terakhir pada 2011, ia divonis nihil PN Surabaya.

Hukuman yang sudah dibayar Dokter Bagoes dari tiga persidangan sebelum lebih dari 20 tahun penjara. Meski begitu, biaya yang diperlukan Dokter Bagoes membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang sebesar Rp 4.021 miliar.

Menariknya, vonis 28,5 tahun itu diputuskan tanpa suara dari Dokter Bagoes alias in absentia . Hingga puncak yang sama buron. Bagoes kini harus menjalankan hukuman selama 20 tahun dari total hukuman 28,5 tahun. Sebab aturan hukum di Indonesia hanya mencapai 20 tahun penjara.

Kasus pidana P2SEM ini lebih banyak karena, karena banyak anggota DPRD Jatim periode 2004-2009 dan beberapa pejabat tinggi di Pemprov Jatim. Namun, kasus ini disebut karena saksi kunci, Dokter Bagoes sejak tahun 2010.

Bahkan, dari beberapa anggota DPRD Jatim yang terlibat, baru Ketua DPRD Jatim kala itu, Fathorrasjid yang diproses hukum. Selebihnya yang mencecap penjara baru beberapa penerima dana di beberapa daerah.

Nyanyian “sumbang” Dokter Bagoes nanti tentu saja akan lebih menghebohkan lagi kalau saja ia kemudian berani berbicara siapa saja yang selama ini melindunginya selama buron. Apa benar ada intervensi pejabat Pemprov Jatim, dalam kasus ini?

Yang jelas, Kajati Jatim Maruli Hutagalung kala itu sudah bertekad untuk membuka kembali kasus P2SEM berdasarkan laporan Fathorrasjid. Sebab, semua data terkait siapa saja yang terima dana P2SEM yang sudah di tangan Kejati Jatim.@Jn


Berita Terkait

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Tarik Ulur Pemeriksaan Kasus Korupsi P2SEM Di Kejati Jatim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.