Menu Click to open Menus
Home » Politik » Deklarasi #Gantipresiden2019 Dituding Aksi Makar, Jawaban MMB Langsung Mak Jleb

Deklarasi #Gantipresiden2019 Dituding Aksi Makar, Jawaban MMB Langsung Mak Jleb

(362 Views) Agustus 25, 2018 8:34 am | Published by | No comment

AWASNEWS.COMSalah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menolak adanya deklarasi damai #Gantipresiden2019 yang akan digelar di Tugu Pahlawan Surabaya pada Minggu, (26/8/18).

Penolakan itu dilontarkan Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf. Ia menuding acara deklarasi itu adalah aksi makar.

BACA JUGA: MMB: menyampaikan Aspirasi Jangan Dianggap Membuat Keonaran Itu Phobia Namanya

“Itu jelas melanggar. Bisa dijerat dengan Undang-undang Pemilu, bisa dengan Undang Undang soal makar karena sudah diatur, kalau mau ganti presiden melalui mekanisme Pemilu bukan model jalanan,” kata Ketua PKB Surabaya, Musyafak Rouf Sabtu, 25 Agustus 2018.

Dikesempatan yang sama ketua Masyarakat Madura Bersatu Moh Hasan SH menampik tudingan itu. Pihaknya menyatakan Pasal makar akhir-akhir ini kembali dipakai untuk mengamankan kekuasaan.

Pasal tersebut di era Presiden ke-2 RI Soeharto justru sangat jarang digunakan. Sebab rezim Orde Baru tersebut lebih cekatan dengan menggunakan Undang-undang Subversif.

” Harus dibedakan antara menyampaikan pendapat dimuka umum dengan aksi subversif atau menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan mengangkat senjata” Papar Hasan.

Dilansir dari Tirto, Istilah makar menggantikan “anslaag” itu terjadi mulai 1920. Itu diambil dari Balai Pustaka. Tapi sekarang sudah tidak setara. Seharusnya istilah (anslaag) dikembalikan lagi menjadi serangan. Melakukan penyerangan.

Jadi untuk bisa dipidana karena kudeta, harus ada suatu bentuk serangan (ini baru sesuai dengan makna “aanslag”). Kemudian kita bisa berdebat soal bentuk serangan itu harus seperti apa. Apakah memakai senjata, atau melakukan penyerbuan segerombolan orang.

” Era pasca-reformasi, pasal makar menjadi pasal karet dengan tafsir tak terbatas yang bisa begitu liar digunakan. ” Kata Hasan.

Acara deklarasi itu kata Hasan, adalah bentuk kebebasan warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat dimuka umum. Disini tanggung jawab pihak kepolisian dituntut untuk mengamankan sesuai Undang-undang.

“Piihak Polda bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan hal itu diatur dalam pasal 13 ayat 3 UU Nomer 9 Tahun 1998″ Papar Hasan. Jumat malam (23/8/18).

Selain itu lanjut Hasan, Polisi bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi, azas legalitas, dan juga prisip praduga tak bersalah

” Jangan dianggap orang menyampaikan aspirasi dianggap membuat keonaran apa lagi dituduh makar, itu ketakutan berlebihan, (Phobia) demokrasi namanya” pungkasnya.@ [ANC/J-1]


Berita Terkait

No comment for Deklarasi #Gantipresiden2019 Dituding Aksi Makar, Jawaban MMB Langsung Mak Jleb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.