Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Ketua PN Tulung Agung ” Eko Aryanto” Dilaporkan Ke Mahkamah Agung

Ketua PN Tulung Agung ” Eko Aryanto” Dilaporkan Ke Mahkamah Agung

(178 Views) Agustus 29, 2018 7:30 am | Published by | No comment

AWASNEWS.COM — Darman, termohon eksekusi obyek tanah dan bangunan seluas 580 M2 melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Tulung Agung pada Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Rabu (29/8/18).

Selain melaporkan pada KY dan MA, Warga Dusun Manggisan, Desa Ploso Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung itu juga memohon perlindungan hukum pada Kepala Pengadilan Tinggi (PT) yang ada di Surabaya, untuk memohon penundaan eksekusi.

Kuasa hukum Darman menyatakan, Pengaduan tersebut dilakukan pihaknya lantaran adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua PN Tulungagung, Eko Aryanto.

“Etika prilaku hakim diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016. ” Kata kuasa hukum Darman, Agoes Soeseno SH MM. Rabu Siang (29/8) sewaktu melayangkan surat di Pengadian Tinggi.

Dijelaskan Agoes, penetapan eksekusi Nomer 07/Eks/2018/PN. Tlg yang dikeluarkan Ketua PN Tulungagung, terlalu dipaksakan. Sebab, kata Agoes, perkara obyek eksekusi dalam penetapan tersebut masih dalam tahap upaya hukum banding.

“Ketua PN Tulungagung ini memaksakan mengeluarkan penetapan eksekusi, meski perkara perdatanya masih dalam proses banding,” ungkapnya.

Selain itu, sikap arogan yang diperlihatkan Ketua PN Tulung Agung menjadi catatan tersendiri buat Agoes, ia merasa menjadi korban akan sikap arogansi Eko yang mengusirnya saat menyerahkan surat keberatan penetapan eksekusi, pada 20 Agustus lalu.

“Dengan nada tinggi saya diusir dua kali dari ruang rapat, saat itu saya sempat menyampaikan permintaan maaf tapi Ketua PN tidak berkenan” bebernya.

Perlakuan Eko Aryanto itu dinilai Agoes sebagai tindakan over protektif bahkan disinyalir sebagai upaya pembelaan pada salah satu pihak yang berperkara.

“Ini sungguh sikap yang tidak wajar, ada apa?, Kami hanya mencari keadilan karena sepatutnya eksekusi ini tidak dapat dilakukan dikarenakan perkara perdatanya masih menempuh upaya hukum banding,”jelas advokat Agoes.

Diceritakan Agoes, permohon eksekusi itu dimohonkan oleh Cuci Handayani, Warga Jalan Mastrip, Kelurahan Jepun, Tulungagung. Ia adalah pemenang lelang atas objek tanah seluas 580 M2 dan bangunan 2 lantai yang diagunkan Darman di PT PNM.

Atas lelang itulah, Pihaknya akhirnya mengajukan gugatan perdata di PN Tulungagung. Mereka yang digugat adalah PT PNM selaku tergugat 1, KPKNL Malang selaku tergugat 2 dan Cuci Handayani selaku pemenang lelang sebagai tergugat 3.

“Gugatan kami kalah dan kami menyatakan banding,”ujar Agoes.

Namun upaya mencari kepastian hukum melalui banding tersebut, lanjut Agoes justru ‘dipermainkan’ oleh pihak PN Tulungagung. Berkas banding yang diajukannya mandeg dan tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

“Alasannya berkas relas belum dikirim PN Sidoarjo, Padahal setelah kami cek ke PN Sidoarjo ternyata sudah dikirim ke PN Tulungagung pada bulan Januari lalu,”ungkap Agoes

Perkara ini bermula saat Darman selaku termohon eksekusi mengajukan pinjaman ke PT PNM pada 2014 lalu, dengan menjaminkan sertifikat rumahnya senilai 150 juta dari nilai objek tanah dan bangunan senilai 700 juta.

Dalam isi perjanjian itu dituangkan, hutang Darman diangsur selama 36 bulan atau 3 tahun. Tapi dikarenakan kondisi ekonomi yang lesu, Darman tak lagi bisa mengangsur hutangnya yang memasuki angsuran ke 23, sehingga pada 2016 PT PNM mengajukan lelang di KPKNL Malang.

“Karena itu kami menggugat perdata, klien kami masih sanggup membayar sisa hutang nilai pinjaman pokoknya 78 juta rupiah. Ini adalah wanprestasi dan tidak pantas dilelang karena nilai objeknya jauh lebih tinggi dari pinjamannya,”jelas Agoes.

Selain itu, lanjut Agoes, saat pembuktian perkara perdata, pihaknya menemukan adanya tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh Asmoro Santo, salah seorang pegawai PT PNM.

Dugaan tindak pidana itu berupa pemalsuan tanda tangan Rani Sundari, Istri dari Darman. Pada tanda terima dokumen surat peringatan pertama hingga ke tiga yang dilayangkan ke kliennya guna kepentingan persyaratan formal pengajuan lelang ke KPKNL Malang.

“Masalah ini juga sudah kami laporkan ke Polres Tulungagung dengan tanda bukti laporan No TBL/41/II/2017/JATIM/RESTL-GUNG tgl 13 Pebruari 2017 lalu,” Pungkasnya.@ [J-N].


No comment for Ketua PN Tulung Agung ” Eko Aryanto” Dilaporkan Ke Mahkamah Agung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.