Menu Click to open Menus
Home » Daerah » ” Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

” Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

(54 Views) Oktober 21, 2018 1:57 pm | Published by | No comment

 

Kepala BPKAD Drs.Rori Priambodo, M.Si didampingi narasumber dari BPKP Jawa Timur membuka Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah

AWASNEWS.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengadakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah selama tiga hari terhitung dari hari Selasa- Kamis dari tanggal 16-18 Oktober 2018, diselenggarakan diruang rapat Eka Kapti Mejayan Kabupaten Madiun Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Drs. Rori Priambodo, M.Si didampingi narasumber dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Provinsi Jawa Timur yang sekaligus membuka acara dengan para peserta terdiri dari hari pertama Sekretaris dan Kasubag keuangan seluruh OPD se-Kabupaten Madiun, hari kedua seluruh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu se-Kabupaten Madiun sedangkan hari ketiga bagian Aset seluruh OPD se-Kabupaten Madiun, Selasa (16/10/18).

Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Drs.Rori Priambodo, M.Si ” Terkait dengan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah untuk mengevaluasi serapan anggaran dan administrasi penggunaan anggaran yang sudah berjalan dimana mungkin ada yang belum masuk bisa kita evaluasi dalam kegiatan ini, yang mana semuanya mengacu pada dasar hukum tentang penatausahaan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yaitu, UU : 17/2003,1/2004,15/2004; PP 58 Tahun 2005, Permendagri : 13/2006,59/2007,55/2008,21/2011. Perda No.3 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Perbup No 38 Tahun 2010 tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah,” terangnya.

Kepala BPKAD Rori menambahkan defenisi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu yaitu,” Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang sebagai pelaksanaan APBD SKPD, sedangkan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang sebagai pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD,” jelasnya.

Lanjut Kepala BPKAD Rori,” pertanggunjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggungjawab kepada PA/KPA. Secara fungsional bertanggungjawab kepada BUD, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran (setelah pengesahan administratif/permendagri 13 2006 pasal 220),” pungkasnya. (Ben).


Categorised in:

No comment for ” Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.