Menu Click to open Menus
Home » Opini » Temui DPD RI, APDESI Sulsel Meminta Pencairan Dana Ke 2 Tahap

Temui DPD RI, APDESI Sulsel Meminta Pencairan Dana Ke 2 Tahap

(531 Views) November 27, 2018 6:44 am | Published by | No comment
Spread the love

JAKARTA,AWAS.COM–Rapat Konsultasi di DPD RI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel melakukan konsultasi dan study banding di ruang pertemuan DPD RI, kompleks Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Senin 26 November 2018.

Dalam rapat konsultasi yang difasilitasi ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang tersebut menghadirkan perwakilan dari kementrian keuangan. Sementara rombongan DPD Apdesi Sulsel dihadiri sejumlah pengurus ini DPD Apdesi Sulsel dan ketua-ketua DPC Apdesi Se-Sulsel.

Beberapa rekomendasi pun dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya Kementian keuangan diminta untuk mencairkan dana desa dalam dua tahap.

Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi.

Menurutnya, dengan
pencairan 80 % pada tahap pertama dan 20 % pada tahap kedua memungkinkan desa untuk berbuat lebih banyak sesuai mempertimbangkan kondisi desa, baik jarak, keadaan iklim, dan pekerjaan mayoritas
warga desa. “Mengingat dana desa dikerjakan melalui swakelola, dan agak berat jika cair
pada musim tani pada mayoritas warga desa yang petani,” katanya.

Lanjut Ayu, DPD APDESI juga meminta agar program desa padat karya kembali ditinjau ulang karena dinilai dapat merusak
nilai-nilai kegotong royongan di desa. “Sebagai contoh terdapat nomenklatur anggaran 30 % biaya
kerja yang dibagi ke masyarakat setempat, sementara jika disepakati tidak diberikan ke
masyarakat, maka berpotensi bisa menjadi temuan aparat pemeriksa keuangan,” terangnya.

Sementara ketua Apdesi Toraja Utara, Bertus Andarias, meminta agar pemerintah pusat juga menentukan platform anggaran nasional terkait gaji dan tunjangan kepala desa. “Ini bertujuan agar
kesejahtraan kepala desa dapat diperhatikan,” tuturnyam

Hal lain yang didiskusikan adalah berharap adanya aturan pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang profesional, sehingga
menjadi acuan dan landasan pikir kepala desa membentuk BUMDes serta pengelolaannya.
Sebab, masih banyak kepala desa yang ragu membentuk BUMDes lantaran payung hukum
BUMDes belum terwujud.

Selain itu, menyatu pahamkan pengelolaan dan desa, dari kementrian, Dinas PMD provinsi dan
Kabubaten, hingga ke Desa. Sebab, beberapa program unggulan kementrian dapat
dimentahkan oleh aturan yang lain, sebagai contoh pembentukan sarana olahraga dan
kesehatan. Di dalam aturan tidak diperkenankan menganggarkan pembebasan lahan pada
program tersebut, sementara lahan di desa saat ini harus pula dibeli atau dibebaskan
kepemilikannya dari masyarakat, sehingga menghambat program unggulan tersebut.(Idrus)


Categorised in:

No comment for Temui DPD RI, APDESI Sulsel Meminta Pencairan Dana Ke 2 Tahap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.