Menu Click to open Menus
Home » Daerah » ” Perpres 82 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS “

” Perpres 82 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS “

(106 Views) Desember 19, 2018 8:32 pm | Published by | No comment
Spread the love

 

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun membuka acara konferensi pers

AWASNEWS.COM, Madiun – Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, tapi Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Seperti yang disampaikan Kepala Cabang (Kacab) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Madiun Tarmuji,” Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan sejumlah aspek, secara umum ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat diantaranya, pendaftaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi Perangkat Desa, status peserta yang ke luar negeri, serta aturan suami istri sama-sama bekerja,” katanya, Rabu (19/12).

” Menurut Perpres No.82 Tahun 2018 bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib di daftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari. Bagi bayi yang bukan peserta JKN-KIS diberlakukan pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), proses verifikasi pendaftarannya 14 hari setelah itu iurannya baru bisa dibayar,” terang Tarmuji.

Lanjut Tarmuji,” kehadiran Perpres ini membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk kelompok peserta JKN-KIS Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh Pemerintah. Perhitungan iurannya sama dengan iuran PPU tanggungan Pemerintah lainnya 2 persen dipotong dari penghasilan peserta dan 3 persen dibayar oleh pemerintah,” jelasnya.

” Untuk warga negara Indonesia yang menjadi peserta JKN-KIS tinggal di luar negeri selama enam bulan dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta wajib lapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan, ia berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapat gaji di Indonesia,” kata Tarmuji.

Kacab BPJS Kesehatan Madiun Tarmuji menambahkan,” jika ada pasangan suami istri sama-sama bekerja, keduanya wajib daftar sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja baik pemerintah maupun swasta. Apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai anak, untuk hak kelas rawat anaknya dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran memilih kelas rawat yang paling tinggi ” ungkapnya.

” Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama, BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kemeterian, lembaga dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan diberbagai aspek. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian dan lembaga terkait Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, stakeholder lainnya dapat terlibat mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya. (Ben).


Categorised in:

No comment for ” Perpres 82 Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.