Menu Click to open Menus
Home » Daerah » ” Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerima Pajak PBB-P2 Tahun 2018 “

” Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerima Pajak PBB-P2 Tahun 2018 “

(55 Views) Desember 24, 2018 1:20 pm | Published by | No comment
Spread the love

 

Petugas pemungut pajak desa sedangkan mencocokkan data pajak PBB-P2

 

AWASNEWS.COM, Madiun – Karena masih banyaknya pajak yang belum terbayar di beberapa Kecamatan se-Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), salah satunya diadakan di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun pada, Selasa (11/12).

Hadir pada acara tersebut Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan, Ari Nursurahmat, S.Sos yang mana diwakili Kasubag Pembukuan dan Pelaporan Bapenda, R. Widyasmoro. S.Sos serta petugas pemungut pajak kecamatan maupun petugas pemungut pajak serta bendahara desa dan kelurahan se-Kecamatan Jiwan.

Seperti yang di sampaikan Kabid Ari Nursurahmat di ruang kerjanya,” kegiatan ini dilaksanakan untuk mengejar target penerimaan pajak sisa akhir tahun 2018 agar bisa memenuhi target yang diinginkan, serta mencocokkan data yang valid dan riil sesuai fakta data-data yang ada sehingga tidak terjadi kekeliruan,” katanya.

Lebih lanjut Ari mengatakan,” bahwa batas akhir pembayaran pajak PBB-P2 jatuh tempo 30 September 2018, tapi sampai saat ini bulan Desember masih banyak yang nunggak. Kepada masyarakat dihimbau segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, nanti akhir Desember harus sudah lunas, jika tidak akan dikenai denda sebesar dua persen setiap bulannya. Dimana denda ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,” jelasnya.

Kabid Ari menambahkan,” terkait dengan rekonsiliasi dan evaluasi pajak PBB-P2 di Kecamatan Jiwan bulan Desember targetnya mencapai 78,34 persen, mudah- mudahan akhir Desember bisa memenuhi target 100 persen, apabila nanti akhir Desember masih ada yang belum bayar atau ada kekeliruan nantinya bisa di cocokkan lagi dan dibenahi,” ungkapnya.

Untuk lebih mudahnya memantau pemasukan, petugas penarik pajak yang ada di desa nantinya akan dibagi tiga tempat, desa Ngetrep sama desa Bedoho sudah lunas, ” desa Metesih, desa Klagenserut, desa Kwangsen, desa Jiwan wilayah Selatan, untuk wilayah Utara, desa Kincang, desa Bibrik, desa Wayut, desa Sukolilo, untuk wilayah Timur, desa Teguhan, dan desa Sambirejo,” jelasnya.

Tujuan rekonsiliasi dan evaluasi pajak PBB-P2 diadakan untuk menyesuaikan antara data di sistem dengan bendahara penerima PBB yang ada di desa, sisa tunggakan atau yang sudah terbayar sudah sesuai dengan sistem apa tidak. Terkait dengan itu perlu ada rekon untuk di sesuaikan apabila ada kekeliruan bisa dibetulkan.

Selain itu untuk sosialisasi kaitannya dengan jasa pungut dialihkan dengan penyampaian SPPT dan SPPT yang sudah terbayar, berdasarkan peraturan SK Bupati untuk penyampaian SPPT besarnya 300 rupiah, untuk SPPT yang terbayar sebesar 1.700 rupiah itu yang perlu ditekankan. Terkait dengan SPPT itu harus disampaikan ke warga atau Wajib Pajak (WP) itu wajib hukumnya. ” Sedangkan pembebasan denda tanggal 31 desember, tetapi terkait dengan Bank antara tanggal 26 desember, harapan kedepannya tahun 2019 lebih baik lagi dan lebih lancar,” pungkas Ari. (Ben).


Categorised in:

No comment for ” Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerima Pajak PBB-P2 Tahun 2018 “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.