Menu Click to open Menus
Home » Daerah » Silang Sengkarut Pembebasan Tanah Lapter Sumenep, Pemilik Ancam Tempuh Jalur Hukum

Silang Sengkarut Pembebasan Tanah Lapter Sumenep, Pemilik Ancam Tempuh Jalur Hukum

(71 Views) Januari 14, 2019 1:30 am | Published by | No comment
Spread the love

Sumenep-ANC. Merasa dilecehkan hak-haknya  pemilik tanah, sebut saja Subiyakto,  SH, SHM. warga Perumahan Satelit,  Jl. Antariksa Perumahan Sumenep, Madura, bakal lapor penegak hukum terkait adanya  indikasi penyelewengan dan dugaan korupsi uang negara. Serta juga tidak ada keadilan terhadap pembayaran tanah yang terkesan tebang pilih. Senin (14/01/19)

Menurutnya,  sejak tahun 2015 hinggga 2019 tanah  yang sudah  masuk pembebasan tanah bahkan sudah masuk pada penentuan lokasi (penlok) yang ditentukan oleh Gubernur,   belum juga dibayarkan oleh Dinas  Perhubungan Sumenep. Padahal berdasar perintah Apresel,  serta juga merujuk pada surat  undangan resmi yang isinya tanah tersebut sudah harus dilunasi oleh pihak Dinas Perhubungan Sumenep.

“Salah satu perintahnya tanah tersebut di tahun  2017, mestinya harus sudah dibayarkan kepada pemiliknya dengan rujukan pada  perintah apresel. Namun hingga tahun  2019  tanah kami belum juga dibayar. Padahal perintah bupati harus  dibayarkan sesuai data yang sudah masuk yang  ditentukan bapak gubernur Pe ”terangnya.

Yang lebih disesalkan lagi  kata Subiyakto,  tanah yang sudah diukur oleh dinas perhubungan yang menggunakan  uang negara itu,  belum ada  pelepasan hak atas tanah tersebut.  Ini  artinya kata Subiyakto sudh ada indikasi kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Lagi-lagi ironisnya,  yang mengajukan permohonan peta bidang adalah dinas perhubungan pada BPN Sumenep 2017,   tanah tersebut sudah dimohon  tahun   2015 lalu, dan  mestinya sesuai aturan,  pemilik lahan harus melepas haknya terlebih dahulu yakni sesuai dengan  hukum pengadaan tanah”.Tambahnya

Yang  juga menjadi pertanyaan,   seharusnya pemiliklah yang harus menentukan harga. Ini kata Subiyakto,  yang terjadi malah pembeli yang menentukan harganya  yang terkesan dipaksa oleh Dinas Perhubungan.

“ini namanya  pemaksaan dan  lucunya,  tanah  kami diukur secara sepihak juga oleh Dinas Perhubungan. Padahal  sesuai dengan undang-undang  pemiliknya yang  harus membri pelepasan hak, karena kalau  tidak ada   pelepasan hak itu namanya pemaksaan,” katanya dengan nada tinggi.

Sementara, Dinas Perhubungan melalui pejabat PPTK Agus Sulistiono, kepada wartawan mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada Subiyakto, jika akan menempuh jalur hukum.

“Terkait persoalan lahan tanah yang peruntukannya untuk pembebasan Lapangan Terbang, kami serahkan kepada Subiyakto maunya apa? Jika merasa dirugikan silahkan tempuh jalur hukum seperti yang diinginkan selama ini,” terang Agus dengan pasrah.(An/Al)


Berita Terkait

No comment for Silang Sengkarut Pembebasan Tanah Lapter Sumenep, Pemilik Ancam Tempuh Jalur Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.