Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Dua Petinggi Sipoa, Klaim Sebagai Korban Mafia Yang Ingin Caplok Aset Sipoa Group

Dua Petinggi Sipoa, Klaim Sebagai Korban Mafia Yang Ingin Caplok Aset Sipoa Group

(82 Views) Januari 17, 2019 1:15 pm | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM-Dua petinggi Sipoa Group Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso mengkalim menjadi korban dari praktik terorganisir para mafia hukum sehingga menjadikan keduanya sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Selain itu, mereka juga menilai bahwa dijadikannya mereka sebagai terdakwa dalam kasus ini adalah upaya dari beberapa pihak yang ingin mencaplok aset milik Sipoa Group, dengan cara mengkriminalkan keduanya.

“Yudi Hartanto yang seharusnya duduk di kursi terdakwa. Namun kemudian diduga ditukar oleh oknum penyidik kepada diri kami” Ungkap Klemens pada wartawan, Kamis (17/1).

Dalam bahasa terang menurut Ir. Klemens Sukarno Candra, Dia merupakan korban praktek mafia hukum, yang dilakukan secara terorganisir oleh oknum penyidik Polda Jatim, bersama-sama oknum jaksa Kejati Jawa Timur. Menurut dia hal itu dilakukan guna memberikan pebantuan terhadap aksi kejahatan Konsorsium Mafia Surabaya yang ingin merampas asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Grup) senilai Rp. 687,1 milyar.

“Praktek mafia hukum ini melibatkan pengusaha hitam, oknum pengacara hitam, oknum wartawan hitam, dan oknum anggota DPR hitam. Dipakai frasa “mafia hukum” lantaran tidak ada lagi stigma yang lebih tepat untuk dilekatkan kepada para pelakunya.”kata dia.

Klemens Sukarno Candra menegaskan, penetapan tersangka atas dirinya dan Budi Santoso dalam perkara ini adalah error in pesona.

Telah amat terang benderang, kata Klemens. Dengan kualifikasi bukti seterang cahaya bahwasanya faktor mendasar yang menjadi penyebab utama terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit kepada kepada 28 orang konsumen termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Linda Gunawati pada tahun 2017 yang menjadi pokok pangkal lahirnya perkara ini adalah karena (1) keadaan memaksa (overmacht) yang terjadi, yaitu ternyata persero mengalami krisis liquiditas; (2) para terdakwa menjadi korban praktek mafa hukum, dan (3) karena adanya pengeluaran uang antara tanggal 17 Februari 2014 hingga 27 April 2015 sebesar Rp. 77,122,750,000,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada periode Dirut PT. Bumi Samudra Jedine dijabat oleh Yudi Hartanto, yang mayoritas penggunaan dan peruntukannya tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan proyek, dan tanpa persetujuan dari para terdakwa.

“Dan apabila peristiwa terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit apartemen kepada konsumen diasumsikan sebagai perbuatan pidana, maka pertanyaan kritis yang relevan, yang perlu diajukan adalah: mengapa kami [Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra] yang harus menjadi tersangka, dan kini sebagai terdakwa dituntut 4 (empat) tahun penjara oleh JPU? ” Ujarnya.

Menurut Ir. Klemens Sukarno Candra, sesuai fakta salah satu penyebab utama keterlambatan dalam penyerahan unit kepada 28 orang konsumen, adalah dugaan adanya penyimpangan kebijakan keuangan yang dilakukan Yudi Hartanto selaku Dirut Dirut PT. Bumi Samudra Jedine, pada kurun waktu tanggal 17 Februari 2014 hingga 27 April 2015, yaitu mengeluarkan dana tanpa persetujuan para terdakwa, sebesar Rp. 77,122,750,000,- (tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mayoritas penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan bagi kepentingan pembangunan proyek.

Oleh karenanya, para terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.

“Menyatakan bahwa Terdakwa Budi Santoso dan Ir. Klemen Sukarno Candra tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP. Menyatakan agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak ) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) dan Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahahan Negara Polda Jawa Timur, segera setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan” ucap pembelaan terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dalam Pledooi setebal 377 halaman, yang diberi judul “Melawan Mafia Hukum” yang dibacakan bergantian di pengadilan negeri Surabaya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa menyimpulkan: (1) Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terbukti memuat keterangan palsu dan serangkaian kebohongan, yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana, sebagaimana yang dimaksud pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 263 KUHP, (2) perkara yang dialami para terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata dan (3) penetapan tersangka yang kemudian berubah statusnya menjadi terdakwa, yang dialami oleh para terdakwa adalah error in pesona sekaligus sebagai produk mafia hukum.

PERLU PERHATIAN PRESIDEN DAN KOMNAS HAM

Secara kebetulan atau memang memiliki “benang merah” dengan praktek mafia hukum. Menurut para terdakwa, penahanan terhadap diri mereka pada tanggal  18 April 2018 itu berbarengan dengan adanya kunjungan sejumlah orang anggota Komisi III DPR RI ke Surabaya, ke lokasi proyek apartemen Royal Afatar World di Sidoarjo, yang datang  bersama-sama mantan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin, berserta jajarannya.

“Setelah itu, pada sore harinya anggota Komisi III DPR RI berkunjung pula ke Polda Jawa Timur. Dan malam harinya kami ditahan penyidik.” Ungkap Klemens.

Dengan “mengatasnamakan rakyat, sejumlah anggota Komisi III DPR RI itu mengklaim kehadirannya ke Surabaya dalam rangka melakukan fungsi pengawasan atas sebuah proses penegakan hukum terkait kasus Sipoa Grup”.

Sedangkan hasil investigasi dari tim terdakwa malam itu, sejumlah anggota Komisi III DPR RI tersebut datang, diduga atas undangan salah seorang yang dianggap Klemens sebagai salah satu anggota Konsorsium Mafia Surabaya.

“Tiga jam setelah para terdakwa ditahan penyidik, terungkap fakta ada sebuah “pesta” kecil di Beutus Resto di kawasan Citra Land, Surabaya, yang dihadiri seorang petinggi dilingkup Polda Jatim — sejumlah anggota Komisi III DPR RI — dan seorang anggota konsorsium mafia Surabaya.”ujar Klemens melalui keterangan tertulisnya.

“Malahan beberapa waktu yang lalu di ruang sidang ini, dengan memakai uniform Komisi III DPR RI yang gagah itu, sejumlah oknum anggota dewan yang terhormat hadir ditengah-tengah pengunjung sidang. Entah tengah mewakili siapa.”imbuhnya.

Menurut Ir. Klemens Sukanrono Candra, penahanan dirinya bersama-sama Budi Santoso oleh penyidik merupakan skenario lanjutan Kosorsium Mafia Surabaya.

“Hal itu terbukti pada perkembangan berikutnya oknum penyidik menyarankan  agar kami hanya  memakai jasa dari kantor hukum yang dikenal sebagai pengacara rekanan Polda Jatim.”kata dia.

Sedangkan dengan pengacara yang ditunjuk pihak keluarga, klemens mengatakan bila ingin bertemu dipersulit.

“Hanya bisa bertemu pada waktu jam bezook, itu pun melalui sarana intercom yang usang dari balik jeruji besi tahanan Polda Jawa Timur. Namun intimidasi dan teror itu  hilang bersamaan dengan pergantian kepada Kapolda Jawa Timur yang baru, Irjen Pol Luki Hermawan” ujarnya.

Dalam kasus ini, kedua terdakwa diadili karena adanya lapiran 73 orang konsumen pembeli unit apartemen Royal Afatar World, yang akan dibangun oleh PT. Bumi Samudra Jedine di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Laporan tersebut diregister dengan nomer LP: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, sampai di persidangan PN Surabaya meregister perkara ini dengan Nomor: 1983/Pid.B/2018/PN.SBY.

Secara ringkas, munculnya laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, bermula ketika 73 orang konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan jumlah total Rp. 12,5 milyar tersebut, merasa dirugikan oleh PT. Bumi Samudra Jedine, akibat terjadinya keterlamabatan serah terima unit apartemen Royal  Afatar World.

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, terdapat sebanyak 21 dari 73 orang konsumen tersebut, seharusnya telah menerima serah terima unit pada medio Desember 2017.

Keterlambatan serah terima unit inilah yang dijadikan dasar pelaporan pidana. Dari 73 orang konsumen yang melapor pidana, terdapat 4 orang telah menerima refunds pada 12 Februari 2018, dan ada 45 orang konsumen yang belum jatuh tempo sedangkan 21 orang konsumen lainnya telah terhitung jatuh tempo.

“Oleh penyidik dan jaksa, kami dikenakan pasal pidana secara bersama-sama melakukan dugaan “penggelapan dan penipuan”.” kata Klemens.

Klemes Sukarno Candra menjelaskan, nilai kerugian 28 konsumen yang sudah jatuh tempo  tahun 2017, adalah sebesar   Rp. 4.035.333,688. Sedangkan aset PT. Bumi Samudra Jedine yang disita dalam kasus ini nilainya Rp. 671 milyar.

“Artinya 170 (seratus tujuh puluh) kali lebih besar dari nilai kerugian yang diderita korban. Berdasarkan fakta ini, tak berlebihan bila kami berpendapat ini perkara penipuan paling janggal di dunia” ujar Ir. Klemens Sukarno Candra.

Dari pembacaan pledooi terdawa Ir. Klemens Sukarno Candra kepada majelis hakim, terungkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2019, terdakwa telah menandatangani Perdamaian (dading) dengan 40 (empat puluh) orang yang menjadi pelapor  [laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal   18 Desember 2017].

Bukti perdamaian itu mereka lampirkan dalam Nota Pembelaan yang dibacakan hari ini, Kamis (17/1).

“Dalam Perdamaian ini kami telah membayar dalam bentuk tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 7.200.000.000,- (tujuah milyar dua  ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) unit rumah di Royal Town Regency, Gunung Anyar Surabaya, dengan status Sertipikat Hak Milik No. 1431, 02701, dan 02748. Untuk 26 orang konsumen lain belum berkehendak untuk diberi refunds, barangkali kami akan tempuh melalui konsinyasi di pengadilan. Sedangkan 5 orang konsumen tidak diketehui lagi keberadaannnya.” Kata Klemens membacakan pledoinya dihadapan hakim ketua I Wayan Sosiawan.

Dalam nota pembelaan para terdakwa juga menyatakan, pada bulan April 2018, PT. Bumi Samudra Jedine berkeinginan memberikan pengembalian dana (refunds) kepada 73 orang konsumen, sebagai pihak pelapor dalam perkara ini.

Refunds itu dimaksudkan agar Budi Santoso bersama Ir. Klemens Sukarno Candra sebagai tersangka memperoleh Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dari penyidik untuk Laporan Polisi  Nomor LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM, tanggal 18 Desember 2017.

Keinginan mendapatkan SP3 setelah refunds itu menurut Klemens sangat beralasan. Lantaran sudah ada preseden hukum sebelumnya dimana penyidik menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018, atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen Royal Afatar World E1623, sesuai surat pesanan No. 2746/SP-TAW/E1623/I/2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan pertimbangan telah dilakukan  refund (pengembalian uang) sebesar   Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor.

“Adanya fakta SP3  No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH tersebut, membuktikan sejatinya perbuatan dalam perkara ini menurut penyidik adalah peristiwa perdata” ujar Ir. Klemens Sukarno Candra.

Namun, refunds itu urung dilaksanakan. Menurutnya, karena ditolak oleh Kapolda Jawa Timur yang lama yakni Irjen Pol Machfud Arifin.

Para terdakwa menvamh diminta menyiapkan uang sebesar  Rp. 162 milyar,  dengan dalil refunds untuk 1104 orang konsumen.

Permintaan ini oleh Klemens dianggap sebagai permintaan janggal, mengada-ngada dan tidak masuk diakal. Terlebih merupakan bentuk merintangi untuk tercapainya perdamaian, karena jumlah konsumen yang melapor hanya 73 orang, dengan 21 yang sudah jatuh tempo.

Nilai total refunds adalah 73 orang konsumen dengan nilai Rp. 12,5 milyar sedangkan yang jatuh tempo senilai Rp. 4.035.333,688. Karena persero tak siap dengan dana Rp. 162 milyar, dalam perkembangan berikutnya pada tanggal 18 April 2018, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra ditahan penyidik.

“Apa yang kami alami adalah sebuah kezoliman. Kami ditahan, harta yang disita sebesar Rp. 671 milyar, padahal kewajiban kepada 73 pelapor hanya Rp. 12,5 milyar. Rekening perusahaan diblokir, dan perangkat kerja di kantor ikut disita. Akibatnya operasional perusahaan menjadi lumpuh. Lalu kami diminta untuk tetap memberikan refunds. Ini penindasan Namanya. Kasus ini membutuhkan perhatian Presiden dan Komnas Ham” tandasnya.@ [red*]


Berita Terkait

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Dua Petinggi Sipoa, Klaim Sebagai Korban Mafia Yang Ingin Caplok Aset Sipoa Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.