Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Legal Standing Penggugat Class Action Perumahan Wisata Bukit Mas Disoal

Legal Standing Penggugat Class Action Perumahan Wisata Bukit Mas Disoal

(60 Views) Februari 16, 2019 7:49 am | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM – Gugatan Class Action yang diajukan 5 orang warga perumahan Wisata Bukit Mas, Surabaya pada pihak developer yakni PT Binamaju Mitera Sejati (BMS) dinyatakan tidak kompeten. Sebab, hanya berbekal SK pengangkatan RT/RW dari Camat Lakar Santri Surabaya.

Pernyataan itu diungkap oleh ketua tim penasihat hukum PT BMS Wellem Mintarja. Menurutnya, RT/RW hanya bertugas sebagai pengkoordinasi dan memelihara kerukunan antar warga, bukan sebagai pihak yang berhak mewakili hukum, didalam maupun diluar pengadilan.

“Jadi apabila mereka berpedoman dengan SK. Camat, menurut kami mereka tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan ini”terang Wellem Mintarja pada Awasnews.com Selasa (12/2).

Gugatan Class Action yang dilayangkan penggugat pada PT BMS itu berawal dari adanya kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) pada tahun 2018.

kenaikan IPL tersebut menurut Wellem dilakukan secara bertahap disertai dengan jaminan kebersihan dan keamanan lingkungan diseputar perumahan wisata bukit mas.

“Kenaikan IPL tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya yang telah disesuaikan pada setiap tahunnya sesuai dengan naiknya Upah Minimum Regional (UMR), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ataupun Inflasi” kata dia.

Adapun besaran IPL yang dimaksud Wellem pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.100 dikalikan dengan luas tanah masing-masing rumah warga di perumahan wisata bukit mas.

pembayaran IPL tersebut menurut pengembang, bukan saja hanya terkait dengan pelayanan kebersihan lingkungan, tetapi diperuntukkan untuk kesejahteraan warga wisata bukit mas, diantaranya diperuntukkan Pembayaran tagihan listrik dalam penggunaan fasum dan fasos untuk pemakaian lampu jalan, pompa air, CCTV, penerangan pos security dan lain sebagainya.

Kedua belah pihak dalam hal ini penggugat maupun tergugat, telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada perjanjian yang tertuang dalam PPJB, BAST dan TATIB.

“Dengan kesepakatan tersebut, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (Pasal 1320 KUHPerdata) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Jadi tidaklah ada Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat”kata Wellem.

Dasar hukum tersebut kata Wellem, dikuatkan dengan ketentuan pada pasal 89 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, bahwa pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.

“Jadi sudah selayaknya apabila pengelolaan lingkungan belum dikelola oleh pemerintah kota, maka Pihak pengembang selaku badan hukum berhak untuk melakukan pengelolaan lingkungan Perumahan Wisata Bukit Mas”pungkasnya.@ [Jun]


Berita Terkait

No comment for Legal Standing Penggugat Class Action Perumahan Wisata Bukit Mas Disoal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.