Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Paguyuban Customer Sipoa Minta Jaksa Tidak Banding Atas Vonis 6 Bulan PN Surabaya

Paguyuban Customer Sipoa Minta Jaksa Tidak Banding Atas Vonis 6 Bulan PN Surabaya

(76 Views) Februari 18, 2019 8:13 am | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM – Sembilan ratus (900) orang yang tergabung dalam Paguyuban Customer Sipoa (PCS) melalui perwakilan mereka menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Senin (18/2).

Mereka menuntut Kepala Kejaksaan Agung dan Kajati Jatim untuk tidak melakukan upaya hukum banding atas vonis 6 bulan yang dijatuhkan pada Ir. Klemens Sukarno Candra, Budi Santoso dan Aris Birawa.

Alasannya, Karena para terdakwa dengan Paguyuban PCS, telah menandatangani surat pernyataan dan penyerahan atas benda-benda (bergerak dan tidak bergerak) dalam perkara a quo tersebut setelah dieksekusi, nantinya sesuai nilai sisa kewajiban akan dikembalikan kepada para korban sebagai refund-nya (baik melalui uang cash dalam sitaan, maupun penjualan asset secara bersama dalam benda sitaan).

Ketua tim Advokat PCS Masbuhin SH menyatakan, kebijakan untuk tidak melakukan banding tersebut agar memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mengingat asas social justice dan manfaat sehingga para korban dapat segera mendapatkan kembali hak-haknya secara tuntas.

Masbuhin juga mengingatkan, memasuki tahun Pemilu 2019, Propinsi Jawa Timur harus dibuat kondusif. Tidak ada tindakan dan pengerahan masa atas kasus kasus hukum tersebut sehingga ketertiban umum terjaga dan terpelihara.

“Kemanfaatan hukum harus diberi prioritas perhatian. Jangan sampai penerapan dan penegakan hukum justru menimbukan keresahan masyarakat.”ujar Masbuhin SH, di gedung Kejati Jawa Timur, usai mendampingi penyerahan surat yang memuat permintaan resmi paguyuban kepada Kajati Jawa Timur untuk tidak melakukan upaya hukum banding (18/2).

Sebagaimana diketahui, para terdakwa kasus Sipoa Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa telah divonis oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sifa’urosoddin pada Jum’at (15/2) dengan vonis 6 (enam) bulan penjara di pengadilan negeri Surabaya.

Salah satu pertimbangan hakim yang meringankan para terdakwa adalah karena seluruh kerugian dari 87 orang pelapor telah dikembalikan oleh terdakwa.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang menuntut ketiganya dengan tuntutan hukuman 3 tahun. Sebagian terdakwa menuding adanya intervensi dari Kejaksaan Agung akan tuntutan itu. Bahkan didalam pledoinya para terdakwa menyatakan adanya praktik mafia hukum atas tuntutan itu.

Dalam amar putusan hakim disebutkan, seluruh barang dan harta benda yang disita akan dikembalikan kepada para teterdakwa.

“Di dalam barang-barang bukti yang dikembalikan itulah, sebagian akan dipakai untuk kepentingan pengembalian uang konsumen. Dan ini yang disebut azas manfaat dalam penegakan hukum. Sesuai tujuan hukum untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number ”ujar Masbuhin, SH lagi.

Berdasarkan catatan, Sipoa Grup telah memberikan refunds kepada para konsumen. Pertama, kepada 87 konsumen pelapor LP Nomor LBP/373/2018/UM/JATIM, yang pada tanggal 7 dan 10 Desember 2018, sudah memberikan refunds lunas sebesar Rp. 11,6 milyar. Bersamaan dengan telah selesainya pembayaran refunds, 76 orang konsumen sekaligus pelapor dalam perkara ini, atas nama Dikky Setiawan dan kawan-kawan, melakukan penandatangan perdamaian (dading), dengan Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa.

Kedua, pada tanggal 15 Januari 2019, para terdakwa telah menandatangani Perdamaian (dading) dengan 40 (empat puluh) orang konsumen dari Paguyuban P2S, yang menjadi pelapor laporan polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017. Dalam Perdamaian ini para terdakwa telah membayar dalam bentuk tunai sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 7.200.000.000,- (tujuah milyar dua ratus juta rupiah) berupa 3 (tiga) unit rumah di Royal Town Regency, Gunung Anyar Surabaya, dengan status Sertipikat Hak Milik No. 1431, 02701, dan 02748. Untuk 26 orang konsumen lain belum berkehendak untuk diberi refunds.

Ketiga, kepada 200 orang konsumen yang tergabung dalam Tim Baik-Baik, melalui mekanisme pemberian asset sebagai jaminan. Keempat, membuat kesepakatan penyelesaian damai, dengan 900 (Sembilan ratus) konsumen lain yang tergabung dalam PCS. Kelima, melakukan perjanjian kesepakatan pemberian jaminan dengan Tim Victory yang dipimpin oleh Rudy Jukianto.

Menurut Masbuhin, SH hampir semua kelompok paguyuban konsumen Sipoa yang ada, ikut memberikan dukungan terhadap permintaan agar jaksa tidak melakukan upaya banding. Apabila tidak banding, berarti jaksa telah mewakili dan menjalankan aspirasi dan kepentingan seluruh konsumen. Dalam kaitan ini, hanya kelompok mafia yang hendak mencaplok asset Sipoa Grup yang berkepentingan mendorong jaksa untuk melakukan upaya banding.

”Kami ingin melihat, apakah jaksa dalam perkara ini berkemauan mewakili kepentingan para konsumen atau malah berpihak kepada kepentingan mafia. Kami hanya mengingatkan, para konsumen akan menduduki kantor Kejati Jatim bila jaksa melakukan banding,” tandasnya.

PRAKTEK MAFIA HUKUM

Dalam pledoi (Nota Pembelaan) terdakwa Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Candra, dan Aris Birawa menyebut adanya Konsorsium Mafia Surabaya yang ingin merampas asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Grup) senilai Rp. 687,1 milyar.

Para terdakwa berpendapat, peristiwa semacam ini dapat merusak iklim investasi di Jawa Timur, yang tidak boleh terulang kembali dalam negara yang berlandaskan Pancasila.

Para terdakwa juga mengaku dintimidasi oleh seorang oknum pengacara yang direkomendasikan oknum penyidik, sewaktu berada di dalam tahanan Polda Jawa Timur.

Mereka dipaksa untuk menadatangani pernyataan agar bersedia menjual aset perusahaan berupa sebidang tanah dengan status HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, seluas 59.924 m2, yang bernilai Rp. 687,1 Miliar.

Bila permintaan itu tidak dipenuhi, para terdakwa mengaku diancam dengan adanya 50 Laporan susulan yang bakal digulirkan, Meskipun mengalami penindasan, para terdakwa dengan tegas berulang kali menolak permintaan itu.

Dalam bahasa terang para terdakwa mengaku merupakan korban praktek mafia hukum, yang melibatkan beberapa pihak yang mereka sebut sebagai pengusaha hitam, oknum pengacara hitam, oknum wartawan hitam dan oknum anggota DPR hitam.

Dalam persidangan mengemuka adanya sejumlah anggota DPR yang ditengarai telah mengintervensi kasus Sipoa diduga bertujuan mem-back up kepentingan mafia Surabaya dengan berlindung dibalik fungsi pengawasan.

Ketika ditanya mengenai adanya kunjungan 17 orang anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Desmon J Mahesa ke Polda Jawa Timur paska putusan kasus Sipoa. Masbuhin mengatakan akan berpikir positif sebagai bentuk kegiatan biasa mengisi masa reses.

Namun dia menyatakan tetap mencermati kemungkinan adanya praktek “sambil menyelam minum air”, mengingat Kajati Jawa Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya turut ikut diundang.

Sementara, Ketua Paguyuban PCS Peter Yuwono mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di Jakarta, apa bila pihaknya mengetahui adanya intervensi tersebut.

“Bila intervensi oleh oknum DPR RI itu terjadi maka 2500 orang konsumen akan beramai-ramai demo ke DPR RI di Jakarta melaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR dan KPK. Caleg DPR RI asal Jatim akan kita kampanyekan agar tidak dipilih rakyat karena membantu kepentingan mafia” tandas Peter Yowono.@ [Rd]


Berita Terkait

Tags: ,
Categorised in:

No comment for Paguyuban Customer Sipoa Minta Jaksa Tidak Banding Atas Vonis 6 Bulan PN Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.