Menu Click to open Menus
Home » Daerah » Rakyat Meradang Luruk Pemkab dan Dinas Perhubungan Sumenep Harus Bongkar Mafia Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Sumenep

Rakyat Meradang Luruk Pemkab dan Dinas Perhubungan Sumenep Harus Bongkar Mafia Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Sumenep

(49 Views) Februari 20, 2019 6:56 am | Published by | No comment
Spread the love

Sumenep-Awas. Kemarahan rakyat memuncak pada titik kulminasi karena tanah miliknya tak pernah dibayar dan bahkan bukan hanya tidak dibayar melainkan juga luas tanah menjadi kurang dari yang sebenarnya oleh pemerintah daerah dalam hal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep. Padahal upaya pembebasan lahan rakyat untuk pengembangan dan perluasan Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo Kabupaten Sumenep juga sudah ada persetujuan Gubernur Jatim. Sayangnya, terkesan pembebasan lahan justru terindikasi terjadi penyimpangan.

Kegeraman dan kedongkolan rakyat selaku pemilik lahan dilampiaskan dengan meluruk Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumenep. Usai demo Dishub, rakyat bersama aliansi kekuatan sipil lainnya geser menyambangi Kantor Bupati Sumenep pada Selasa (19/2/2019). Mereka mempertanyakan susutnya luas lahan rakyat yang masuk areal pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo.

“Tindakan tidak adil dan semena-mena yang dipertontonkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam hal pembebasan lahan Bandara Trunojoyo harus kita lawan. Terindikasi kuat ada mafia pembebasan lahan Bandara Trunojoyo ini. Seperti, luas lahan milik rakyat itu susut atau hilang hingga mencapai ribuan meter. Luas lahan milik rakyat atas nama Subiyakto yakni 4.227 Meter Persegi sesuai data yang dimiliki oleh pemilik lahan. Namun Dishub Sumenep mengubahnya menjadi 1.026 Meter Persegi,” terang Korlap Aksi Moh Junaedi.

Korlap aksi Edi menjelaskan temuan itu mengindikasikan adanya mafia pembebasan lahan pembangunan lahan Bandara Trunojoyo oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep. “Kalau dari luas lahan empat ribuan meter persegi susut hingga jadi seribuan meter, ini kan ada apa. Ada mafia lahan pasti kan?” Duganya penuh tanya.
Bahkan, dalam proses pembebasan lahan tersebut, Dinas Perhubungan tidak profesional dan tidak melalui prosedural. Karena pemilik lahan tidak pernah diajak untuk kordinasi tentang pengukuran tanah yang jadi hak miliknya,” tambahnya.

Menurutnya, sejak tahun 2015 hingga 2019 lahan yang sudah masuk pembebasan sudah masuk pada penentuan lokasi (penlok) yang ditentukan oleh Gubernur, belum juga dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Sumenep. Padahal berdasar perintah Appraisal, serta juga merujuk pada surat undangan resmi yang isinya tanah tersebut sudah harus dilunasi oleh pihak Dinas Perhubungan Sumenep.

“Salah satu perintahnya tanah tersebut di tahun 2017, mestinya harus sudah dibayarkan kepada pemiliknya dengan rujukan pada perintah appraisal. Namun hingga tahun 2019 lahan kami belum juga dibayar. Padahal perintah bupati harus dibayarkan sesuai data yang sudah masuk yang ditentukan bapak gubernur,” terangnya.

lebih ironisnya lagi, yang mengajukan permohonan peta bidang adalah Dinas Perhubungan pada BPN Sumenep 2017, tanah tersebut sudah dimohon tahun 2015 lalu. Mestinya sesuai aturan, pemilik lahan harus melepas haknya terlebih dahulu yakni sesuai dengan hukum pengadaan tanah.  Sementara menurut Asisten pemerintahan, Carto menjelaskan bahwa tuntutan para pendemo ternyata benar adanya tidak hanya sekedar cerita. Para pendemo itu datang beserta pemilik tanah yang lengkap dengan bukti otentik.

“Ternyata ada salah satu pemilik lahan yang merasa dirugikan. Pemilik tanah itu merasa memiliki bukti-bukti otentik tapi kenapa atas nama orang lain,” terang Carto kepada media ini.

Sedangkan menurut Kadis Perhubungan Sumenep Sustono saat dimintai keterangan menjelaskan sudah menjalankan pembebasan lahan Bandara Trunojoyo sesuai dengan prosedural dan regulasi yang ada. “Yang jelas kita kembali ke mekanisme yang ada. Kita sudah berjalan sesuai dengan treck, tatacara dan SOP-nya sudah kita lakukan,” kilahnya singkat. (lan/Al)

 


Berita Terkait

No comment for Rakyat Meradang Luruk Pemkab dan Dinas Perhubungan Sumenep Harus Bongkar Mafia Pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Sumenep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.