Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Surat Dakwaan Jaksa Pada Agus Setiawan Tjong Memuat Retorika Pembiasan

Surat Dakwaan Jaksa Pada Agus Setiawan Tjong Memuat Retorika Pembiasan

(76 Views) Maret 19, 2019 5:33 am | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM – Dakwan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadhil dan Dieneke Apsari pada Agus Setiawan Tjong (Jong), memuat materi retorika.

Pernyataan tersebut diungkap Kuasa Agus, Hermawan Benhard Manurung. Menurutnya terdapat tiga point’ yang dianggapnya memuat frasa kata subyektif dan pembiasan hukum.

“Ada tiga point’ yang kami pelajari dari surat dakwaan jaksa, tiga diantaranya memuat frasa kata tidak jelas atau subyektif, penuh pembiasan dan retorika.”Kata Benhard, di Gedung Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin (18/3).

Point pertama menurut Benhard adalah disebutnya Agus Jong sebagai pengkoordinir pelaksanan dana hibah bersama 6 anggota DPRD Kota Surabaya. Padahal klienya tersebut tidak pernah melakukan konspirasi dan berniat jahat untuk megemplang uang negara.

“Kalau disebut bersama-sama dengan anggota dewan mengkoordinir pelaksanan dana hibah Jasmas, kenapa cuma Agus Jong yang diproses. Anggota dewannya kemana.” Kata Benhard.

Dari point’ tersebut menurut Benhard sudah dapat dinilai surat dakwaan tersebut disusun oleh jaksa dalam keadaan seperti orang kebingungan dan setengah hati.

Lalu pada point’ kedua (2), imbuh Benhard. Agus Jong disebut sebagai pihak yang “akan” memberikan fee sebesar 15 persen pada para dewan apabila meloloskan proyek Jasmas itu.

“Frasa kata ‘akan’ berarti belum pernah terjadi peristiwa hukumnya. Dan Jaksa juga sampai saat ini belum mampu membuktikan klaimnya itu.”kata dia.

Dijelaskan Benhard, frasa kata “bersama-sama” yang disebutkan dalam dakwaan membahayakan kehormatan Dewan. Sebab Dewan juga dapat melaporkam Jaksa pada Jamwas Kejagung RI apa bila tidak dapat membuktikan klaimnya itu.

Dewan, menurut Benhard. Hanyalah pihak yang menjembatani proposal dari Konstituen, yang dalam perkara ini adalah 230 RT RW yang berada di Surabaya.

“DPR dalam hal ini adalah penjembatan, Verifikasi pengajuan itu dikabulkan atau tidak, lalu berapa besaran dana yang disetujui adalah wewenang Pemkot Surabaya.”Ujar Benhard.

Sedangkan pada point’ ke tiga, disebutkan adanya kerugian negara sekitar Rp. 4,9 miliar, yang pelakunya adalah Agus Jong.

“Ini malah tambah membingungkan, penerima hibah yang seharusnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dilompati, dan langsung mengarah pada pihak korporasi. Ini sama dengan Jaksa adili seorang Penadah tapi tidak ada pencurinya. Predikat Crimenya tidak ada”.paparnya.

Dikesempatan yang sama, Penuntut Umum Dieneke Apsari juga tidak dapat menjawab secara kongkrit akan peran Agus Jong dalam perkara ini.

“Lihat aja sendiri [sidangnya], Susah saya ngomongnya.”singkat dia.

Seperti diketahui, didalam surat Dakwan yang dibacakan jaksa pada Senin (18/3) di pengadilan Tipikor Surabaya. Disebut bahwa 6 orang DPRD Surabaya secara melawan hukum bersama-sama dengan Agus Setiawan Tjong telah mengkoordinir pelaksanan dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016.

Ke enam (6) orang DPRD Kota Surabaya yang dituduh Jaksa itu ialah, Sugito, H Darmawan, Binti Rochma, Dini Rinjani, Ratih Retnowati dan Saiful Aidy.@ [Jun].


Berita Terkait

No comment for Surat Dakwaan Jaksa Pada Agus Setiawan Tjong Memuat Retorika Pembiasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.