Menu Click to open Menus
Home » Daerah » 16 Kades Kepulauan Diperiksa Polres Sumenep, Kasus dugaan penyimpangan APBDes 2015, 2016 dan 2017

16 Kades Kepulauan Diperiksa Polres Sumenep, Kasus dugaan penyimpangan APBDes 2015, 2016 dan 2017

(178 Views) Maret 20, 2019 4:12 pm | Published by | No comment
Spread the love

(Ket gambar : AKP. Moh. Heri, Kasubbag Humas Polres Sumenep)

Sumenep-Awas.  Proses pemeriksaan 19 Kepala Desa (Kades), Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean sudah hampir kelar. Penyidik, sudah memeriksa 16 kepala desa, terkait dugaan penyimpangan APBDes TA 2015, 2016 dan 2017.

Sehingga, data dari 16 kepala desa terperiksa, sudah ditangan penyidik. “Menurut keterangan dari penyidik sedikitnya 16 Kepala Desa yang telah dimintai keterangan. Itu artinya tinggal tiga desa yang belum diperiksa dalam kasus dugaan peyimpangan APBDes selama 3 tahun berturut-turut itu,” kata AKP. Moh. Heri, Kasubbag Humas Polres Sumenep.

Sementara dari ke 16 Kades yang sudah diperiksa penyidik, diantaranya Kepala Desa Pandeman, Kalinganyar, Pabian, Sambakati, Sawah Aumur. Tidak hanya itu, Kepala Desa Laok Jangjang, Duko, Kali Katak, Angonangon, Kolokolo, Angkatan, dan Kepala Desa Paseraman, juga sudah diperiksa penyidik.

Sisanya akan dimintai keterangan secara bertahap. Namun, mantan Kapolsek Sumenep Kota itu belum menentukan kapan pemeriksaan tiga Kepala Desa bakal dilakukan. “Ini kan hanya sebatas klarifikasi atas adanya laporan itu. Soal waktu kami akan koordinasi lagi dengan penyidik,” terangnya.

Sebelumnya tersebar surat yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep dan ditujukan kepada Bupati Sumenep A Busyro Karim di media sosial. Surat itu tentang bantuan penyampaian surat klarifikasi dan permohonan data realisasi APBDes tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 se-Kecamatan Arjasa.

Pemanggilan tersebut akan dilakukan penyidik Polres Sumenep, dalam rangka meminta keterangam soal dugaan korupsi APBDes tahun 2015, 2016 dan 2017. Pemanggilan itu, sebagai tindaklanjut adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keungan APBDes 2015 – 2017, yang programnya dibiayai melalui DD maupun ADD.

Sebab dalam kasus tersebut, terindikasi terjadi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Pihaknya juga telah berkirim surat kepada Bupati Sumenep A Busyro Karim untuk meminta bantuan menyampaikan surat klarifikasi dan permohonan data realisasi ABPDes (DD dan ADD) tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan tembusan ke Camat Arjasa. “Kami sudah berkirim surat ke Bupati juga. Kami sudah melalui semua prosedur yang ada,” katanya.

Namun, sebelumnya tersebar surat yang dikeluarkan oleh Polres Sumenep dan ditujukan kepada Bupati Sumenep beredar di media sosial. Surat itu tentang bantuan penyampaian surat klarifikasi dan permohonan data realisasi APBDes tahun 2015 hingga tahun 2017.

Hal itu diketahui setelah menyebarnya surat permintaan klarifikasi dan permintaan data yang dilayangkan oleh Polres Sumenep kepada Bupati, A. Busyro Karim yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Sumenep Tego S Marwoto tertanggal 26 Februari 2019. (lan)


Berita Terkait

No comment for 16 Kades Kepulauan Diperiksa Polres Sumenep, Kasus dugaan penyimpangan APBDes 2015, 2016 dan 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.