Menu Click to open Menus
Home » Daerah » Anggota DPRD Sebut Dana Transfer Rp 63 Miliar Diduga Tak Dibahas Dalam Banggar, Tercantum dalam RKA APBD Sumenep

Anggota DPRD Sebut Dana Transfer Rp 63 Miliar Diduga Tak Dibahas Dalam Banggar, Tercantum dalam RKA APBD Sumenep

(69 Views) Maret 26, 2019 7:19 am | Published by | No comment
Spread the love

(Ket foto : Joni Widarsono Anggota Komisi III DPRD Sumenep)

Sumenep-Awas. Anggota DPD Sumenep geram, dengan masuknya dana transfer Rp 63 Miliar ke dalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) APBD TA 2019 berancanga ancang dan mencium kabar jika pihak eksekutif atau pemerintah daerah berencana bakal melaksanakan tender dari dana transfer yang besarnya sekita Rp 63 Miliar itu, padahal dana tersebut belum dibahas di tim anggran (Timgar).

“Pelaksanaan untuk alokasi dana transfer Rp 63 Miliar belum dibahas oleh Timgar (Tim Anggaran) Pemkab Sumenep dengan pihak Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumenep. Saya selaku anggota Banggar sampai detik ini tidak pernah melakukan pembahasan itu. Tetapi yang aneh bahwa dari lokasi-lokasi yang bersumber dari dana Rp 63 Miliar itu ternyata sudah tercantum atau masuk dalam RKA APBD TA 2019,” terang Joni Widarsono Anggota Komisi III DPRD Sumenep.

Pertanyaannya, kenapa dana itu bisa masuk atau tercantum dalam RKA sementara dana transfer itu belum dibahas oleh Banggar dan Timgar.

“Apa yang menjadi dasar mereka memasukkan dana Rp 63 Miliar itu kedalam RKA? Saya harapkan sebelum tender ini dilaksanakan, dana itu harus diklirkan dulu berkaitan dengan dana Transfer Rp 63 Miliar itu,” teriak anggota Banggar DPRD Sumenep ini.

Dia mengaku heran. Bagaimana dana itu bisa masuk dan disahkan dalam RKA APBD TA 2019. Sebab diriya juga lah yang menginisiasi bahwa ada pertanyaan ke pimpinan dewan berkenaan dengan masalah Rp 63 Miliar itu. Sampai detik ini tidak ada jawaban dari pimpinan DPRD Sumenep untuk klarifikasi dana Rp 63 Miliar itu. Tahu-tahu sudah ada dalam rancangan anggaran 2019.

“Saya berharap, selama tidak ada klarifikasi, jangan sampai dana itu dilelang. Karena hal itu bisa berpotensi dan punya konsekuensi hukum. Sebab, proses budgeting itu cacat hukum. Karena tidak melalui proses penganggaran yang benar,” terang politisi Partai Gerindera tersebut.

Kalau menurut Wiwid, sapaan akrab Jni Widarsono, semua penganggaran itu harus dibahas oleh eksekutif (Timgar) dan legislatif (Banggar). Sehingga perlu ada kesepakatan atau persetujuan dari pihak legislatif atau DPRD Sumenep. Itu jadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan antara eksekutif dan legislatif. Tidak bisa eksekutif langsung mengesahkan anggaran tanpa melalui proses pembahasan dengan DPR.

“Justru yang tidak dibahas itu berkaitan dengan penentuan lokasi (penlok). Jadi titik lokasi program atau proyek pembangunan itu tidak ditentukan dan dibahas sebelumnya dengan DPRD Sumenep khususnya dengan Badan Anggaran (Banggar),” katanya mengimbuhkan.

Wiwid menambahkan waktu itu, dari pihak timgar (Tim Anggaran) Pemkab Sumenep mengatakan ada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar Rp 63 Miliar yang diberikan oleh Pemrov Jatim. Hal itu sebagai konsekuensi dari pembahasan APBD Sumenep TA 2018 tercepat se-Jawa Timur.

“Menurut saya ini dana siluman yang semestinya dana transfer ini harus dibahas dulu. Betul memang soal penentuan lokasi program pembangunan itu tidak pernah dibahas dengan Banggar DPRD Sumenep. Soal konsekuensi hukum itu, saya kira sudah menyalahi aturan. (lan)


Berita Terkait

No comment for Anggota DPRD Sebut Dana Transfer Rp 63 Miliar Diduga Tak Dibahas Dalam Banggar, Tercantum dalam RKA APBD Sumenep

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.