Menu Click to open Menus
Home » Hukrim » Pengacara Agus Setiawan Jong: Fadhil Jangan Sombong

Pengacara Agus Setiawan Jong: Fadhil Jangan Sombong

(65 Views) Maret 26, 2019 8:29 am | Published by | No comment
Spread the love

AWASNEWS.COM. – Tim pembela dari Agus Setiawan Jong (ASJ) memeringatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Fadhil untuk tidak arogan dan sombong menanggapi eksepsi yang mereka sampaikan di persidangan.

Ketua tim pembela ASJ, Hermawan Benhard Manurung menyatakan agar Fadhil mengormati proses persidangan sebelum melontarkan pernyataan-pernyataan yang memancing suasana.

“Fadhil jangan Sombong, silahkan bantah Surat Edaran Jaksa Agung SE Nomer 004 tahun 1993, itu [Fadhil] ngemove aja, tandanya dia sudah KO, tadi hakim sudah beri dia kesempatan untuk menjawab eksepsi secara lisan.”kata Benhard, Senin (25/3).

Benhard menilai, Fadhil hanya mencari-cari alasan pembenar untuk membenarkan pendapat pribadinya bukan atas nama lembaganya. Justru kata Benhard. Hakim yang kasihan pada JPU, sehingga memberikan waktu selama satu Minggu untuk menjawab eksepsinya.

“Justru JPU minta waktu 1 minggu lagi untuk membalas eksepsi kami karena kasian sama mereka. Makannya oleh hakim diberi waktu 1 minggu lagi. Kalau kasihan justru kami yang kasihan sudah bekerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi kualitas dakwaaanya seperti itu. Kami pun sebenarnya bisa menjawab secara lisan “ujar Benhard.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Fadhil sebelumnya mengatakan mampu menjawab eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum Agus Setiawan Tjong menggunakan lisan tanpa harus koordinasi dengan atasannya.

“Sebenarnya kalau kami diberi kesempatan menjawab lisan kami jawab lisan tadi, tapi hakim tidak memberikan kesempatan pada kami untuk menjawab secara lisan.”kata Fadhil berapi-api, seusai mendengarkan eksespi Kuasa Hukum ASJ di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Fadhil mengatakan akan menjawab eksepsi atau nota keberatan itu secara tertulis yang akan ia sampaikan pada persidangan yang akan datang, yakni Senin 1 April 2019.

“Yang jelas kami akan menyampaikan pendapat atas eksespi mengenai substansi materinya ya kita lihat Minggu depan, kalau hari kita sampaikan kan tidak etis, kasian mereka [kuasa hukum ASJ] sudah kerja satu Minggu kemudian kita jawab secara lisan, kan kasian mereka nanti.” kata dia.

Tim pembela dari ASJ dalam eksepsinya menilai, dakwaan pada kliennya yang dituduh mengkoordinir pelaksanan dana hibah Pemkot Surabaya berupa Jasmas tahun anggaran 2016, tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil, sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (B) KUHAP. Bahkan dakwaan jaksa itu dinilai sebagai dakwaan kabur (obscur libel).

Tim pembela dari ASJ menerangkan terdapat 6 alasan kuat mengapa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus ditolak. Yang pertama ialah tidak jelas menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, dakwaan dinyatakan tidak cermat dan tidak jelas serta dakwaan penuntut umum dinilai Tim pembela tidak lengkap, karena keliru merumuskan siapa subyek hukum yang sebenarnya dalam perkara ini [Error’ In Persona].

Hermawan Benhard Manurung mengulas surat dakwaan Jaksa pada halaman 1 baris 3, dimana disebutkan pengkoordiniran pelaksanaan dana hibah itu dilakuan “pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara bulan Maret 2015 sampai 2017, atau setidaknya dalam waktu tertentu.

“Jelas kutipan dakwaan JPU tidak yakin secara pasti waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Agus Setiawan Jong, sesuai aturan itu dapat dinyatakan batal demi hukum.”kata Benhard.

Benhard juga menyoal akan adanya penyebutan bahwa ASJ merupakan pihak yang mengkoordinir pelaksanan dana hibah milik Pemkot Surabaya, padahal ASJ bukan merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan mengelola anggaran.

Sesuai dengan Nota Perjanjian Penerimaan Hibah Daerah (NPHD), sambung Benhard. Jelas tertulis penanggung jawab dalam hal ini adalah penerima hibah, yang dalam perkara ini adalah RT/RW.

“Jelas tidak memiliki hubungan hukum, ASJ bukan pejabat publik, bukan pula pemberi dan penerima hibah.”paparnya.

Lebih lanjut Benhard menyoal adanya frasa kata bahwa ASJ ” Menjanjikan akan memberikan fee sebesar 15 persen” pada beberapa anggota Dewan sesuai dengan jumlah dana hibah yang disetujui Pemkot Surabaya.

Dakwaan tersebut menurut Benhard, telah mencampuradukan unsur pidana diluar konteks pasal yang didakwakan pada ASJ sehingga menimbulkan pembiasan makna.

“Dari uraian itu jelas terjadi pencampuran unsur pidana, dimana seharusnya yang disebutkan jaksa adalah unsur pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU Tipikor.” kata dia.

Dari semua uraian yang telah disebutkan tim pembela ASJ melalui eksepsi tersebut, Benhard menyatakan seluruh dakwaan JPU perlu untuk dikesampingakan dan ditolak seluruhnya.@ [Jun]


Berita Terkait

No comment for Pengacara Agus Setiawan Jong: Fadhil Jangan Sombong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.