Menu Click to open Menus
Home » Daerah » Achamad Novel SH : Yang merasa dirugikan dengan keputusan pelantikan Silahkan Gugat

Achamad Novel SH : Yang merasa dirugikan dengan keputusan pelantikan Silahkan Gugat

(166 Views) Maret 29, 2019 2:46 am | Published by | No comment
Spread the love

(Ket gambar : Praktisi hukum Ach. Novel,SH.)

Sumenep-Awas. Terjawab sudah isu yang sempat beredar dengan santer di masyarakat terkait rencana pelantikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumenep, akhirnya menjadi jelas. Mengejutkan, bupati berani megambil sikap dengan melantik secara resmi lima komisioner KI terpilih periode 2019 – 2023 di Pendendopo Agung Keraton Sumenep, Rabu (27/3/2019).

Miris, acara pelantikan itu digelar di tengah polemik proses fit and proper test oleh Komisi I di DPRD Sumenep beberapa waktu yang lalu. Mendekati pelantikan Komisioner KI itu, dugaan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dinilai cacat hukum kembali mencuat. Dugaan pelanggaran itu terkait dua hal yakni tidak ada skoring (nilai) dari hasil uji kelayakan dan kepatutan itu. Termasuk juga pelaksanaanya melebih ambang batas 30 hari kerja. Sehingga, pelantikan dinilai terkesan dipaksakan.

Tentu saja, prosesi pelantikan itu mendapat sorotan dari praktisi hukum Ach. Novel. Dia mengaku pelantikan itu terkesan dipaksakan oleh bupati Sumenep. Itu lantaran prosedurnya disinyalir cacat hukum. “Ini polemik belum selesai, ternyata pelantikan sudah dilakukan. Seharusnya, pelantikan dilaksanakan jika semuanya sudah klir,” sergahnya.

Salah satu yang peru dipersoalkan terkait keputusan pimpinan DPRD jika fit and proper test itu tidak bisa ditindaklanjuti. Anehnya, pelantikan itu tetap digelar. “Jelas ini layak dipertanyakan. Selain itu, kami menduga tahapan atau prosedur rekrutmen Komisoner KI itu melanggar Perturan Komisi Informasi (Perki) No.4/2016 tentang skoring dan ambang batas pelaksanaan fit and proper test,” tegasnya.

Dia pun menghimbau pada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan pelantikan itu bisa melakukan gugatan resmi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). “Bisa langsung ke PTUN, sebab kalau melihat prosesnya, ada celah yang bisa digugat di sana. Silahkan bagi yang berkepentingan,” tuturnya.

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, pelantikan tersebut sudah sesuai dengan aturan. Sebab, Pemkab Sumenep hanya menindaklanjuti kebijakan yang ada di internal DPRD. “Ada surat dari DPRD untuk ditindaklanjuti, ya saya tindaklanjuti,” katanya usai pelantikan di Pendopo Keraton, saat ditanya soal polemik proses rekrutmen KI.

Mantan Ketua DPRD Sumenep dua periode itu tidak menjelaskan secara rinci soal dasar pelantikan tersebut. Bahkan terkesan tidak menghiraukan, dia terburu-buru menuju Rumah Dinas Bupati yang berada di sebelah utara Pendopo Agung Keraton Sumenep. Ditanya soal isu jika SK pelantikan akan digugat ke PTUN, Busyro tidak mempermasalahkan. “Itu masalah lain ya,” tegasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan fit and proper tes diduga cacat hukum. Sebab, diduga melanggar Perki No.4/2016. Seharusnya uji kelayakan itu dilakukan 30 hari kerja, namum baru digelar sekitar lima bulan setelah DPRD Sumenep, menerima dari nama calon dari timsel. Selain itu juga tidak skoring atau nilai. Bahkan, sempat di gugat ke KI Jatim. (lan/Al)


Berita Terkait

No comment for Achamad Novel SH : Yang merasa dirugikan dengan keputusan pelantikan Silahkan Gugat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.